JawaPos Radar

Selidiki Dugaan Korupsi Seleksi Perangkat Desa, Bupati Demak Diperiksa

03/10/2018, 20:00 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Kasus Korupsi
ILUSTRASI: Bupati Demak, M. Natsir hari ini, Rabu (3/10) dilaporkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng). (dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dikabarkan memeriksa Bupati Demak, M Natsir, Rabu (3/10). Pemeriksaan orang nomor satu di Demak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut aduan soal dugaan korupsi seleksi pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak tahun 2017.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng, Kusnin pun membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia menyebutkan, pemeriksaan Bupati Demak bertempat di Kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang sekira pukul 08.00-11.30 WIB.

"Benar pada hari ini ada pemanggilan Bupati Demak terkait pengaduan pengisian perangkat desa. Bupati Demak diklarifikasi apakah dengan adanya pengisian perangkat desa itu ada uang APBD yang dikeluarkan. Ini masih tahap awal, belum penyelidikan. Hanya sebatas klarifikasi untuk mengumpulkan informasi, statusnya juga belum sebagai saksi," katanya.

Mengenai uang daerah itu, lanjutnya, yang mengetahui adalah Bupati dan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, Kusnin menerangkan, menurut Natsir sampai saat ini belum ada uang daerah yang dikeluarkan untuk pengisian perangkat desa itu.  

"Kalau uang dari pendaftar perangkat itu ada. Semua proses itu dibiayai oleh iuran dari masing-masing pendaftar," sambung Kusnin.

Iuran dari pendaftar perangkat tersebut, sebagaimana Kusnin terangkan, bukan diurus oleh penyelenggara pemerintah daerah. Melainkan diserahkan langsung ke masing-masing desa yang menyelenggarakan pengisian perangkat.

"Iuran itu dari perangkat desa atau paguyuban, tidak dari Bupati. Panitia dari desa masing-masing. Masih kami kejar apakah ada keterlibatan ASN," lanjutnya.

Selain Bupati Demak, menurut Kusnin, pemanggilan juga berlaku kepada kepala desa dan pihak-pihak bersangkutan lainnya. Intinya, Kejati saat ini masih mengembangkan dan mengumpulkan info kendati M. Natsir sendiri secara tegas menyatakan uang daerah yang keluar itu tidak ada.

"Tetap kumpulkan data sampai semua tuntas. Kalau memang ada kerugian negara maka akan kami teruskan ke tahap selanjutnya. Nanti kami juga akan panggil beberapa orang lagi untuk mengumpulkan informasi," tandasnya.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up