JawaPos Radar

Justice Collaborator Ditolak, Bupati Kebumen Dituntut 5 Tahun

03/10/2018, 19:15 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Bupati Kebumen nonaktif M. Yahya Fuad
KORUPSI: Bupati Kebumen nonaktif M. Yahya Fuad usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Semarang, Rabu (3/10). (Tunggul Kumoro/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Bupati Kebumen nonaktif M. Yahya Fuad dituntut lima tahun penjara pada sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Semarang, Rabu (3/10). Selain itu, permintaan terdakwa untuk menjadi justice collaborator juga ditolak.

“Menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan,” kata Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Hermawan dalam tuntutannya. 

Di depan Ketua Majelis Hakim Antonius Widijantono, Jaksa juga meminta pencabutan hak politik terdakwa selama. Yakni selama lima tahun setelah masa tahanan selesai.

Dalam tuntutannya, Joko menyebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap sesuai dakwaan pertama Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor jo Pasal 55 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Permintaan terdakwa sebagai justice collaborator ditolak. Karena terdakwa Yahya Fuad sebagai pelaku utama dalam tindak pidana ini," sambungnya.
 
Adapun pertimbangan memberatkan yang dibacakan antara lain tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dan yang meringankan, karena Yahya tergolong kooperatif selama jalannya pemeriksaan.

Mendengar tuntutan jaksa penuntut, terdakwa menyatakan bakal mengajukan pembelaan. Yang kemudian diamini oleh penasehat hukumnya. "Kami akan mengajukan pembelaan pribadi,” jawab Yahya kepada Ketua Majelis Hakim.

Seperti diberitakan sebelumnya, M. Yahya Fuad didakwa telah menerima suap sebesar kurang lebih Rp 12 miliar. Kasus bermula saat Yahya terpilih sebagai Bupati Kebumen di mana setelahnya ia langsung mengadakan pertemuan dengan tim suksesnya di kediamannya, Jogjakarta.

Dalam pertemuan itu, dibahas pembagian proyek yang dibiayai dengan APBD 2016. Yahya kemudian menginstruksikan tim suksesnya guna meminta uang fee sebagai ‘ijon’ sebanyak lima sampai tujuh persen dari sejumlah pengusaha yang memperoleh bagian proyek tersebut. 

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up