JawaPos Radar

Barham Salih, Presiden Baru Irak

03/10/2018, 14:30 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
barham salih, presiden irak, irak,
Parlemen Irak telah memilih politisi Kurdi moderat, Barham Salih sebagai presiden baru. Dilansir dari BBC pada Rabu, (3/10), Salih adalah anggota Patriotic Union of Kurdistan (PUK) yang dalam pemilihan tersebut mengalahkan saingan utamanya Fuad Hussein (Al Arabiya)
Share this image

JawaPos.com - Parlemen Irak telah memilih politisi Kurdi moderat, Barham Salih sebagai presiden baru. Dilansir dari BBC pada Rabu, (3/10), Salih adalah anggota Patriotic Union of Kurdistan  (PUK) yang dalam pemilihan tersebut mengalahkan saingan utamanya Fuad Hussein, dari Kurdistan Democratic Party's (PPK) dengan 219 suara ke 22.

Meski posisi presiden di Irak sebagian besar hanyalah untuk seremonial, namun menurut kesepakatan pembagian kekuasaan, peran penting pemerintah terbagi antara kelompok etnis yang dominan di Irak.

Sejak 2003 presiden selalu berasal dari golongan Kurdi, sementara perdana menteri adalah seorang Syiah dan pembicara parlemen diambil dari blok Islam Sunni. "Saya berjanji untuk menjaga persatuan dan keamanan Irak," kata Salih, 58 tahun, selama upacara pelantikan.

barham salih, presiden irak, irak,
Salih adalah bagian dari pemerintah sementara yang diberlakukan oleh AS setelah invasi 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein (Al Jazeera)

Salih adalah bagian dari pemerintah sementara yang diberlakukan oleh AS setelah invasi 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein. Dia kemudian menjadi wakil perdana menteri di bawah Nouri Maliki dan juga menjabat sebagai perdana menteri di pemerintah daerah Kurdistan Irak.

Namun, pendukung utama Hussein, Pemimpin PPK Massoud Barzani mengatakan, partainya menolak pemungutan suara parlemen karena seharusnya ada kandidat Kurdi tunggal untuk kepresidenan. Dia mengatakan, kandidat itu seharusnya berasal dari PPK karena ini adalah partai Kurdi terbesar.

Barzani adalah arsitek referendum tahun lalu tentang kemerdekaan bagi Kurdistan Irak. Lebih dari 90 persen suku Kurdi yang ambil bagian dalam surat suara mendukung kemerdekaan tetapi Mahkamah Agung Irak memutuskannya tidak konstitusional. Setelah pemungutan suara itu, Pemerintah Irak menyita wilayah yang disengketakan termasuk Provinsi Kirkuk yang kaya minyak.

(ina/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up