JawaPos Radar

Bareskrim Polri Santai Hadapi Praperadilan Kedua Gunawan Jusuf

03/10/2018, 01:55 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Bareskrim Polri Santai Hadapi Praperadilan Kedua Gunawan Jusuf
Bareskrim Polri (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Baru saja dicabut pekan lalu, Bos Sugar Group Company Gunawan Jusuf kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rencananya, sidang perdana di praperadilan kedua Gunawan Jusuf akan berlangsung pada Senin (8/9) dan dipimpin hakim tunggal Joni. Mengenai hal ini, Bareskrim Polri menanggapinya dengan santai

Mereka siap menghadapi gugatan tersebut. "Ya itu (praperadilan) kita hadapi saja dengan tenang," ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Kombes Daniel Tahi Silitonga saat dikonfirmasi, Selasa (2/10).

Namun yang pasti, gugatan praperadilan tersebut tak menyurutkan langkah pihaknya terhadal kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu. "Proses (penyidikan) jalan terus. Peradilannya jalan terus. Hukum kita hargai semua," tegasnya.

Daniel pun mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah memanggil sejumlah saksi. "Lebih dari sepuluh (saksi sudah dipanggil), ahli-ahli sudah dimintai keterangan dan segala macam," tukasnya.

Diketahui, Gunawan Jusuf kenbali mengajukan permohonan praperadilan terhadap penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditppiddeksus) Bareskrim Mabes Polri ke PN Jakarta Selatan. Gugatan tersebut diterma dengan nomor: 115/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 24 September 2018.

Pemohon praperadilan itu mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/547/IX/2016/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 1 September 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/33/I/2018/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 4 Januari 2018.

Selain itu, pemohon juga mempermasalahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/172/XII/DIT TIPIDDEKSUS tertanggal 1 Desember 2016.

Ketiga surat perintah penyidikan dari Bareskrim Polri itu dianggap tidak sah, tidak mempunyai nilai hukum, dan harus dibatalkan lantaran perkara tersebut memiliki subyek, obyek, materi perkara, locus delicti, dan tempus delicti yang sama (Nebis In Idem) dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 87 PK/PID/2013 tertanggal 24 Desember 2013.

Pihak Gunawan Jusuf dan pemohon lainnya menganggap putusan PK MA tersebut telah berkuatan hukum tetap dengan putusan perkara yang disidik Bareskrim termasuk bukan perkara pidana, perkara telah kedaluarsa, dan penyidik dilarang memproses hukum apapun terhadap laporan atas nama Toh Keng Siong. (dna)

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up