JawaPos Radar

Dilaporkan ke Bawaslu, Bupati Pesisir Bantah Kampanye Jokowi

02/10/2018, 16:58 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Dilaporkan ke Bawaslu, Bupati Pesisir Bantah Kampanye Jokowi
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengaku tak ambil pusing soal laporan Gerindra ke pihak Badan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar). Dia dilaporkan atas dugaan kampanye Jokowi-Ma'ruf ke oknum berpakaian ASN dalam video yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Hendrajoni membeberkan, dalam video tersebut dirinya tidak berkampanye alias menyuruh para Wali Nagari untuk memilih Jokowi.

"Saya hanya minta, ini kan bantuan dari pusat. Nah yang di pusat itu atas izin Presiden. Bukan nyuruh memilih Jokowi. Cuman mengingatkan bantuan dari sana (Jokowi)," kata Bupati Pesisir Selatan pada JawaPos.com, Selasa (2/10).

Keputusannya mendukung Jokowi bukan tanpa alasan. Bahkan, pensiunan perwira polisi ini rela turun dari jabatan Ketua DPD PAN Pesisir Selatan untuk fokus mendukung Jokowi. "Selama jadi Bupati, hampir Rp 2 triliun dana pusat sampai ke Pesisir. Ini karena siapa?" katanya.

"APBD Pesisir Selatan hanya 1 triliun lebih. Sedangkan kita di daerah butuh pembangunan merata dan pemerintah pusat saat ini memenuhi ini," sambungnya.

Meski telah menyatakan dukungan terang-terangan ke Jokowi, Hendrajoni membantah telah berkampanye kepada masyarakat. "Saya tidak mengajak masyarakat Pesisir pilih Jokowi. Tapi biarlah mereka memilih pemimpin yang telah terbukti," tandasnya.

Sebelumnya, viral di facebook video Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang terang-terangan meminta oknum berpakaian ASN untuk mendukung Jokowi. Dalam video berdurasi 40 detik itu, Hendrajoni terlihat menekankan, agar penerima bantuan mengingat-ingat Jokowi sebagai pemberi bantuan tersebut.

"Ini dari siapa?" tanya Hendrajoni dalam cuplikan video tersebut. Lalu dijawab "dari Jokowi". "Tau kan Jokowi? ingat ya," terang Bupati Pesisir dalam video tersebut. "Bantuan sarana dan prasarana destinasi wisata sebesar Rp320 juta, darimana bantuan ini? dari? Jokowi Dodo, ya," kata Hendrajoni mengulang-ngulang ucapan tersebut pada para penerima bantuan secara simbolis itu.

Tak lama setelah itu, pengurus Partai Gerindra Sumbar menemukan sejumlah kejanggalan yang disinyalir mengarah kepada pelanggaran kampanye jelang Pilpres 2019. Salah satunya soal Wali Nagari se Kabupaten Dharmasyara yang mendeklarasikan diri mendukung paslon nomor urut 1, Joko Widodo- Ma'ruf Amin.

Sekrestaris Gerindra Sumbar Desrio Putra mengatakan, aksi Wali Nagari se Kabupaten Dharmasyara beberapa hari lalu, jelas melanggar Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama kampanye.

Atas dasar dugaan pelanggaran tersebut, dirinya bersama pengurus Gerindra Sumbar lainnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Bawaslu Sumbar.

"Dukungan telah merembes ke Wali Nagari. Ini baru di Kabupaten Dharmasrsya, nanti akan ada kabupaten-kabupaten lain berbuat hal sama. Padahal itu tidak dibolehkan aturan pemilu," kata Desrio saat memberikan laporan pelanggaran kampanye Pilpres 2019 di kantor Bawaslu Sumbar, Jumat (28/9).

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up