JawaPos Radar

Lucas, Advokat ke - 23 yang Terbelit Kasus Hukum

02/10/2018, 15:15 WIB | Editor: Kuswandi
Lucas
Lucas (tengah), advokat yang ditetapkan tersangka dalam kasus menghalangi penyidikan tersangka Eddy Sindoro, sebelum ditahan KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan advokat bernama Lucas sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan. Kini, atas perbuatan yang dilakukannya, Lucas telah ditahan untuk 20 hari ke depan pada Senin (1/10).

Terkait adanya penetapan tersangka terhadap Lucas, menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2005 hingga sekarang, ada sekitar 23 orang yang berprofesi sebagai advokat yang pernah dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dari kasus tersebut secara umum ada tiga pola korupsi yang dilakukan oleh oknum advokat. Yaitu kasus penyuapan (16 pelaku), pemberian keterangan secara tidak benar (2 pelaku) dan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi (5 orang pelaku).

Gedung KPK
Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Kasus yang melibatkan 23 advokat tersebut mayoritas ditangani oleh KPK (17 orang), selebihnya ditangani oleh Kejaksaan (5 orang) dan Kepolisian (1 orang).

“Hukuman paling tinggi untuk advokat yang terbukti bersalah adalah Haposan Hutagalung (divonis 12 tahun penjara),” terang peneliti ICW Lalola Ester pada awak media, Selasa (2/10).

Berikut daftarnya:

1. Teuku Syaifuddin Popon

Teuku Syaifuddin Popon adalah salah seorang penasihat hukum dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam saat itu, Abdullah Puteh. Kala itu,Puteh tengah dalam proses banding setelah divonis 10 tahun kurungan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengakali perkaranya, Popon memberikan uang sebesar Rp 259 juta kepada dua Panitera Pengadilan Tinggi (PT) DKI yakni Ramadhan Rizal dan M. Soleh. Duit diberikan untuk memuluskan banding yang diajukan kliennya. Beberapa menit setelah pemberian uang diserahkan,Teuku (Popon) ditangkap penyidik KPK Rabu 15 Juni 2005.

Atas perbuatannya, Popon divonis 2 tahun 8 bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta, karena terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Harini Wijoso

Harini Wijoso merupakan mantan advokat dari Probosutedjo, adik tiri Presiden ke-2 RI Soeharto yang kala itu terlibat kasus dugaan korupsi dana reboisasi hutan tanaman industri (HTI) senilai Rp100,931 miliar.

Pada Agustus 2005 Harini diberikan uang sebesar Rp 6 miliar oleh Probosutedjo. Duit diberikan dengan tujuan untuk diberikan kepada staf Mahkamah Agung bernama Pono Waluyo. Harini ingin meminta bantuan Pono dan rekannya agar bisa menyuap Ketua Umum Mahkamah Agung saat itu, Bagir Manan. Suap dilakukan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Probosutedjo.

Atas permintaan tersebut, Pono bersama beberapa kawannya menyetujuinya, dengan imbalan sebesar Rp 1,8 miliar ditambah Rp 3 miliar untuk Ketua MA. Namun nahas, saat proses serah terima pada tanggal 29 September 2005, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Harini beserta kelima staf MA yang terlibat kemudian diamankan.

Atas perkara yang melilitnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menjatuhkan vonis empat tahun penjara. Vonis Ini diperkuat di tingkat kasasi MA.

3. Manatap Ambarita

Pada tahun 2008, Manatap ditetapkan tersangka kasus menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Afner Ambarita. Manatap meminta kliennya tak menghadiri panggilan penyidik ketika diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Atas kasus yang disangkakan padanya,Tahun 2008, Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan diperkuat Pengadilan Banding Sumbar. Pada Tahun 2010, MA menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Tahun 2012, masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Perkembangan proses selanjutnya tidak jelas.

4. Lambertus Palang Ama

Pada tahun 2010, Lambertus terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar dan merekayasa asal-usul uang Rp 28 miliar milik Gayus.

Atas perbuatannya, dia dijerat dengan Pasal 22 dan pasal 28 UU Tipikor. Divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta. Lambertus terbukti membantu merekayasa asal-usul uang Rp 28 miliar milik Gayus.

5. Adner Sirait Advokat

Adner Sirait merupakan pengacara PT Sabar Ganda, perusahaan milik DL Sitorus yang bersengketa dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam kasus kepemilikan tanah seluas kurang lebih 10 hektare. Untuk memuluskan proses banding yang sedang dilakukan, Adner bersiasat memberikan duit senilai Rp 300 juta kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ibrahim.

Atas pemberian uang tersebut, para petugas KPK menangkap Ibrahim dan Adner pada 30 Maret 2010 saat Adner menyerahkan uang Rp 300 juta kepada Ibrahim.

Sementara itu, atas perbuatannya, Adner divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Adner dinilai terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

6. Haposan Hutagalung

Pada tahun 2011, Haposan terlibat dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar asal usul harta Gayus, menyuap penyidik Polri Arafat Enanie dan Komisaris Jenderal Susno Duadji sewaktu menjabat Kepala Bareskrim Polri.

Atas perbuatannya, Haposan didakwa berlapis melanggar Pasal 5, Pasal 13, dan Pasal 22 UU Tipikor. Divonis Pegadilan Tipikor selama 7 tahun penjara namun diperberat di MA 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta.

7. Mohammad Hasan bin Khusi (warga negara Malaysia)

Pada tahun 2013, pengacara ini menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M. Nazaruddin.

Atas perbuatannya, Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (5/3/2013) menjatuhkan vonis 7 tahun dan denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.

8. Azmi bin Muhammad Yusuf (warga negara Malaysia)

Sama seperti Hasan, pengacara ini juga menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M. Nazaruddin. Atas perbuatannya, Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (5/3/2013) menjatuhkan vonis 7 tahun dan denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.

9. Mario Cornelio Bernado Advokat

Mario C. Benardo merupakan keponakan dari Hotma Sitompul, pengacara kondang yang menangani berbagai perkara. Pada Kamis (25 Juli 2013), Tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhada Mario. Dia ditangkap karena memberikan uang Rp150 juta kepada Djodi Supratman untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Mario. Mario terbukti bersalah memberikan suap terhadap panitera Mahkamah Agung (MA), Suprapto, melalui Djodi Supratman selaku pegawai negeri MA.

Mario terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

10. Susi Tur Andayani

Susi merupakan pengacara Amir Hamzah dan Kasmin, salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak kala kasus bergulir. Untuk memenangkan gugatan sengketa Pilkada, Susi yang dikenal dengan dengan Akil Mochtar, Ketua MK saat itu, mengambil jalan pintas memberi ‘upeti’ senilai Rp 1 miliar ke Akil. Selain itu, Susi juga menjadi perantara pemberian uang suap sebesar Rp 500 juta kepada Akil untuk memenangkan gugatan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lampung Selatan.

Pemberian uang ditujukan supaya Akil memenangkan keberatan diajukan oleh pasangan Amir Hamzah dan Kasmin terhadap duet Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Selain itu juga untuk memenangkan pasangan Pikada Kabupaten Lampung Selatan terpilih Rycko Menoza dan Eky Setyanto

Atas perbuatan yang dilakukan, Susi dijatuhi vonis hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama 5 tahun penjara, denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan.

11. Moh Yagari Bhastara Guntur

Gary merupakan advokat dari firma hukum OCK & Associates. Dia merupakan perantara suap dari OC Kaligis kepada Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro serta dua hakim, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi, dan panitera pengganti PTUN Syamsir Yusfan. Uang tersebut bersumber dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti.

Suap dimaksudkan untuk memengaruhi putusan gugatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pengujian kewenangan Kejati Sumatera Utara terkait penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), tunggakan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

Bersama hakim dan panitera pengadilan PTUN Medan, Gary ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat memberikan uang suap senilai USD 15 ribu terhadap tiga hakim dan 1 panitera. Tiga hakim itu adalah Tripeni Irianto, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi.

Atas perbuatan tersebut, Gary divonis Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 2 tahun penjara, denda Rp 150 juta subsidair 6 bulan kurungan.

12. Otto Cornelis Kaligis 

Pada Selasa (14 Juli 2015) Kaligis ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemberian suap kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan. Tiga hakim itu adalah Tripeni Irianto, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Penetapann tersangka ini buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap anak M Yaghari Bastara anak buahnya terhadap tiga hakim tersebut, dan panitera pengganti PTUN Syamsir Yusfan, pada Kamis, 9 Juli 2015.

Atas perbuatannya, Pada tingkat pertama, OC Kaligis divonis hukuman penjara 5 tahun 5 bulan, denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Tak terima vonis tersebut Kaligis mengajukan banding ke PT DKI Jakarta, namun hukumannya diperberat menjadi 7 tahun. Pada tingkat kasasi di MA, kembali diperberat menjadi 10 tahun penjara. Namun ketika Kaligis mengajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hukuman Kaligis dikurangi menjadi 7 tahun penjara.

13. Raoul Adhitya Wiranatakusumah Advokat

Advokat ini tersandung kasus pidana gara-gara terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama panitera pengganti PN Jakarta Pusat Santoso pada Kamis, 30 Juni 2016.

Raoul diyakini jaksa telah menyuap Santoso sebesar SGD 28 ribu. Sebanyak SGD 25 ribu di antaranya untuk hakim Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya.

Atas perbuatannya, Pada Senin (9/1/2017), Raoul divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidair 3 bulan penjara. Raoul terbukti bersalah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

14. Kasman Sangaji Advokat

Kasman Sangaji merupakan Kuasa hukum dari artis pedangdut Saipul Jamil. Pada Rabu,15 Juni 2016, penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK mengamankan Berthanatalia Ruruk Kariman,Kasman Sangaji, Samsul Hidayatullah (Kakak Saipul Jamil), Rohadi (panitera PN Jakut), serta Dolly Siregar dan 2 orang sopir.

Kasman turut terlibat bersama dengan kakak kandung Saipul Jamil dalam praktik suap kepada Panitera PN Jakarta Utara Rohadi. Suap senilai Rp 300 juta juta itu diberikan untuk meringankan hukuman Saipul Jamil yang tengah terjerat kasus pencabulan.

Peruntukannya, uang sebesar Rp 50 juta diberikan agar Rohadi dapat menentukan susunan majelis hakim yang akan memimpin persidangan Saipul.

Sementara itu, uang Rp 250 juta yang diambil dari rekening bank milik Saipul Jamil, diberikan kepada Rohadi untuk mengatur agar Ketua Majelis Hakim Ifa Sudewi menjatuhkan vonis yang ringan terhadap Saipul. Uang yang diserahkan Samsul kepada Bertha kemudian diberikan kepada Rohadi.

Atas perbuatannya, Kasman dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara, denda Rp 100 juta, subsidair 2 bulan kurangan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/11/2016).

15. Berthanatalia Ruruk Kariman

Sama seperti Kasman Sangaji, dalam kasus yang sama, Advokat Berthanatalia dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/11/2016).

Bertha dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

16. Samsul

Pada tahun 2016, Samsul Terjaring OTT KPK pada, Kamis (16/6/2016). Dia ditangkap karena turut menyuap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi, untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatkan keringanan putusan dalam perkara pidana yang libatkan Artis Syaiful Jamil

Atas perbuatannya, dia divonis vonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 21 November 2016.

17. Awang Lazuardi Embat

Awang terjaring OTT KPK pada Jumat (12/2/2017). Di tempat terpisah, tim penyidik juga membekuk pengusaha Ichsan Suaidi (IS), dan Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna (ATS).

Dalam operasi itu, petugas KPK berhasil menyita uang sekitar Rp 400 juta dari Andri di rumahnya kawasan Gading Serpong. Atas perbuatannya, Awang divonis divonis 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

18. Harris Arthur Hedar

Pada tahun 2016 lalu, Haris Terjaring OTT Satgas Saber Pungli karenda kedapatan memberikan uang suap kepada AKBP Raden Brotoseno sebesar Rp 1,9 miliar untuk menunda proses kasus perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri.

Atas perbuatannya, Arthur Hedar divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta (14/6/2017). Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

19. Akhmad Zaini

Sebelumnya, Akhmad Zaini ditangkap oleh KPK pada Senin 21 Agustus 2017. Dia diciduk karena menyuap Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan, Tarmizi senilai Rp 425 juta.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, uang yang diberikan oleh Akhmad kepada Tarmizi untuk memengaruhi putusan hakim. Suap tersebut dilakukan agar majelis hakim menolak gugatan yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection.

Atas perbuatannya, Akhmad Zaini telah dituntut 3 tahun penjara dalam sidang pengadilan tipikor yang pada 14 Desember 2017. Akhmad didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

20. Fadly Tuanany

Fadly terlibat kasus suap terhadap penyidik Polda Malut terkait dugaan kasus yang melibatkan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam. Menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desember 2017. Proses hukum masih berjalan

21. Ace Kurnia

Pada tahun 2017, Ace terlibat kasus suap terhadap penyidik Polda Malut terkait dugaan kasus yang melibatkan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam.Kini Ace, menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desember 2017. Proses hukum masih berjalan.

22. Fredrich Yunadi

KPK menetapkan Frederich sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto pada (10/1). Karena tak memenuhi panggilan pemeriksaan, Frederich ditangkap dan ditahan KPK pada Sabtu (13/1). Fredrich pun sudah divonis dengan mendapat ganjara hukuman pidana selama 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 lima bulan kurungan.


23. Lucas

KPK menetapkan tersangka terhadap Advokat Lucas. Penetapan tersangka dilakukan karena Lucas diduga dengan sengaja menghalangi, merintangi proses perkara penyidikan mantan petinggi Lippo Grup, Eddy Sindoro (ESI).

Penetapan tersangka ini berkaitan dengan kasus pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perkara dua anak usaha Lippo Grup, PT Across Asia Limited melawan PT First Media di PN Jakpus.

Alasan lembaga antirasuah meningkatkan status penanganan perkara penyidikan terhadap Lucas, karena pertama, Lucas sengaja melakukan perbuatan dengan cara menghindarkan Eddy saat hendak ditangkap oleh otoritas Malaysia dan kemudian dideportasi atau diusir ke Indonesia.

Sedangkan alasan kedua Lucas diduga berperan untuk tidak memasukkan tersangka ESI di wilayah Yurisdiksi Indonesia melainkan di keluarkan kembali ke luar negeri.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up