JawaPos Radar

Buruh di Batam Galang Dana untuk Korban Gempa Sulteng

02/10/2018, 13:06 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Buruh
Para buruh berdoa dan menggalang dana untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulteng. (Bobi Bani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Sarikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Batam mendatangi Gedung DPRD Batam, Selasa (2/10). Kedatangan mereka tak sekadar untuk berunjuk rasa. Tapi sekaligus aksi keprihatinan atas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Aksi diawali dengan doa bersama. Seluruh peserta menundukkan kepala sembari menggerakkan bibir mengucap doa. "Kami ikut mendoakan saudara kita yang ada di Palu. Mari sejenak tundukan kepala, memohon sesuai kepercayaan masing-masing," ucap orator aksi Simon.

Selesai doa bersama, massa melakukan penggalangan dana. Beberapa orang berkeliling sambil membawa kardus bertuliskan Donasi Untuk Korban Gempa dan Tsunami Palu. Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan anggota DPRD Kota Batam turut dimintai sumbangan.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam Alfatoni menyampaikan, hadirnya massa di DPRD merupakan gerakan secara nasional di setiap daerah. Ada empat tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah di tingkat nasional.

Pertama, tuntutan untuk menghapuskan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan itu dinilai telah menghapuskan hak berunding buruh. Untuk daerah yang sebelumnya memiliki upah rendah akan semakin ketinggalan dan semakin menjauh dari daerah yang sudah tinggi upahnya.

"Hilang hak demokrasi dan berunding buruh, makanya kami tolak. Dengan PP ini kenaikan upah ditentukan nasional. Ini rumusan yang tidak berkeadilan," jelas Alfatoni.

Kedua, para buruh menolak rencana pertemuan pemerintah dengan IMF di Bali pada akhir Oktober mendatang. Pertemuan itu dinilai erat dengan upaya menghapuskan upah minimum. Padahal selama ini upah minimum merupakan besaran gaji yang diterima sekitar 70 persen karyawan di seluruh daerah.

Penghapusan upah minimum akan menekan buruh dan menyenangkan pengusaha. "Gaji buruh akan makin rendah lagi. Kami akan dipaksa mau pilih kerja atau digaji dengan seadanya. Ini lebih bahaya, maka kami kawal," tandasnya.

Ketiga, para buruh menyuarakan agar pemerintah pusat menurunkan harga sembako dan tarif listrik. Bahkan pada Oktober mendatang, tarif listrik rencananya naik secara nasional.

Terakhir, permintaan untuk menurunkan impor. Impor yang dilakukan saat mata uang dolar menguat akan membebani industri. Ujung-ujungnya akan terjadi efisiensi yang berakibat pada buruh.

(bbi/JPC)

Alur Cerita Berita

Kelangkaan BBM Mulai Teratasi 02/10/2018, 13:06 WIB
Akses ke Palu Makin Mudah 02/10/2018, 13:06 WIB
Pasar Manonda Palu Kembali Bergeliat 02/10/2018, 13:06 WIB
Jokowi Kerahkan Psikolog ke Sulteng 02/10/2018, 13:06 WIB
Gempa Sulteng, 2.736 Sekolah Rusak 02/10/2018, 13:06 WIB
TNI Kirim Tiga Pesawat ke Palu 02/10/2018, 13:06 WIB
TNI Kirim 6 Ton Alkes ke Sulteng 02/10/2018, 13:06 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up