JawaPos Radar

Pemanfaatan Pulau Reklamasi Akan Didominasi Pengembang

02/10/2018, 09:20 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Pemanfaatan Pulau Reklamasi Akan Didominasi Pengembang
Ilustrasi: Pemanfaatan empat pulau reklamasi akan didominasi oleh pengembang. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Setelah Pemprov DKI memberhentikan izin reklamasi 13 pulau, sekarang empat pulau akan disusun Peraturan Daerahnya mengenai pemanfaatannya. Namun, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyatakan, pemanfaatan lahan di Teluk Jakarta didominasi oleh pengembang swasta.

Saefullah menjelaskan, pengembang swasta telah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). Dari empat pulau yang ada, hanya dua yang baru resmi menjadi aset Pemprov DKI Jakarta, yaitu Pulau C dan D dengan pengembang dari PT Kapuk Naga Indah (PT KNI).

"Ini pulau bukan barang baru, sudah ada dalam perjanjian awal dulu zaman Bang Yos (Sutiyoso). Persentase 51 persen pemanfaatan untuk pengembang, 49 persen Pemprov untuk fasos fasum," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (1/10).

Walau pemanfaatannya didominasi oleh para pengembang, Saefullah menegaskan tetap saja pengembang memiliki kewajiban menyerahkan sebagian lahannya untuk dibangun jalan dan sebagainya. Sehingga persentase pemanfaatan lahan oleh pengembang akan menyusut.

Untuk diketahui, hak pemanfaatan Pemprov DKI Jakarta sebesar 49 persen yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta.

"Iya (dominan pengembang) sedikit. Tapi kan nanti diambil lagi buat jalanan, buat penghijauan. Pada akhirnya yang bisa mereka jual juga di bawah 50 persen," tegasnya.

Sebagai informasi, pulau yang sudah jadi antara lain Pulau C memiliki luas area 276 hektare dan Pulau D memiliki luas area 312 hektare. Kedua pulau dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan, Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra dan Pulau N dipegang oleh PT Pelindo II yang belum memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sehingga belum menjadi aset milik Pemprov DKI Jakarta.

(ce1/rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up