JawaPos Radar

Payung Hukum Belum Jelas, Pembangunan Tanggul oleh Swasta Mangkrak

02/10/2018, 09:00 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Payung Hukum Belum Jelas, Pembangunan Tanggul oleh Swasta Mangkrak
Pembangunan tanggul laut raksasa atau NCICD (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sampai saat ini, ternyata pembangunan di beberapa tanggul yang melintasi wilayah privat atau swasta belum ada payung hukum yang jelas dari Pemprov DKI Jakarta. Sebab, belum ada kejelasan atas dasar hukum pengembang membangun tanggul juga?

Para pengembang harus memiliki dasar hukum jika ingin mengerjakan proyek tanggul laut atau national capital integrated coastal development (NCICD) itu. Kedua pengembang diketahui adalah PT Intiland dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Kepala Satuan Kerja NCID, Sudarto menyatakan bahwa pembangunan tanggul raksasa tidak hanya di wilayah publik yang memang dikerjakan Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI. Namun, adapula yang melintasi daerah privat yang dimiliki oleh pihak swasta.

"Ada juga tanggul yang melintasi privat milik swasta punya mereka belum dibangun karena belum ada regulasinya. Siapa yang membangun, apakah swasta apakah dari Pemerintah. Itu kan belum ada regulasinya," kata Sudarto kepada JawaPos.com, Senin (1/10).

Payung Hukum Belum Jelas, Pembangunan Tanggul oleh Swasta Mangkrak
Pembangunan tanggul laut raksasa atau NCICD (Dery Ridwansyah/ JawaPos.com)

Menurutnya, jika memang Pemerintah ingin segera tanggul terselesaikan maka regulasi tersebut pun harus segera diselesaikan. Sebab, pembuatan tanggul ini dikerjakan dengan tujuan
mengantisipasi terjadinya banjir rob di wilayah rawan di Jakarta.

Seperti yang diketahui, dari 20 kilometer, 7,2 kilometer dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 10,4 kilometer oleh pengembang, dan sisanya oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Menanggapi hal ini, Sekda DKI Jakarta, Saefullah menyatakan bahwa tengah menyusun Perda terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Maka dari itu, dirinya meminta agar semua pihak dapat bersabar.

"Ini yang sedang kita garap, Perda tentang RZWP3K itu didalamnya mengatur tentang Pantai Utara Jakarta itu disinergikan dengan Kementerian. (kewenangan pihak swasta) juga nanti masuk disitu jadi komperhensif," tuturnya.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up