JawaPos Radar

Terapkan Ganjil Genap, Dishub Bandung Tak Siapkan Jalur Alternatif

02/10/2018, 06:35 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Terapkan Ganjil Genap, Dishub Bandung Tak Siapkan Jalur Alternatif
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi, tak akan menyiapkan jalur alternatif saat penerapan ganjil genap. (Siti Fatonah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Dinas Perhubungan Kota Bandung tengah menyiapkan skenario untuk pembatasan kendaraan. Salah satu kebijakan yang akan diambil yakni ganjil genap untuk kendaraan roda empat. Hal itu melihat keberhasilan kebijakan serupa yang diterapkan di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengaku, saat ini masih mengkaji penerapan kebijakan tersebut. Saat diterapkan nanti, pihaknya tidak akan menyiapkan jalur alternatif bagi kendaraan yang akan melintas.

"Semangatnya ini bukan mengalihkan arus tapi mengalihkan moda. Kalau ada pengalihan arus atau jalur alternatif sama saja tidak merubah perilaku (warga). Jadi semangatnya mengalihkan moda (transportasi)," kata Didi, Senin (1/10).

Terapkan Ganjil Genap, Dishub Bandung Tak Siapkan Jalur Alternatif
Ilustrasi: Kebijakan ganjil genap akan diterapkan di Kota Bandung. (Dok. JawaPos.com)

Setidaknya ada empat jalan yang tengah dikaji untuk penerapannya. Keempatnya yakni Jalan Supratman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Otista. Perihal memilih lokasi tersebut, karena jalan itu sudah dilengkapi dengan transportasi umum seperti Trans Metro Bandung (TMB), Damri, dan angkutan umum (angkot).

Sehingga diharapkan ketika diterapkan rutinitas masyarakat tidak akan terganggu karena masih bisa menggunakan transportasi umum. "Saat ini, penerapan ganjil genap masih butuh waktu. (pemilihan jalur) karena yang paling siap dalam transportasi publiknya yaitu jalur tengah. Ada TMB, Damri, dan angkot," ungkapnya.

Sebelumnya, Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah menjelaskan, sistem ganjil genap bisa diterapkan dimana pun. Hanya saja harus melewati kajian terlebih dahulu secara komprehensif.

"Kebijakan seperti ini tidak tergantung dengan lokasi, bisa diterapkan dimana saja, yang penting sudah dilakukan kajian secara komprehensif serta sudah disiapkan alternatif moda (angkutan umum) untuk masyarakat yang terdampak," jelas Alvinsyah.

Selain itu untuk penegasan sanksi bagi pelanggar dibutuhkan satu peraturan daerah. Yakni sebagai turunan dari UU LLAJ dan PP. Sehingga nantinya tidak akan dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu.

Namun, lanjutnya substansi utama adalah kebijakan pengaturan permintaan (Demand Management). Terkait ganjil genap hanya salah satu bentuk atau strategi kebijakan. Maka bentuk aturannya macam-macam tidak selalu ganjil genap.

"Banyak pilihan strategi seperti ERP, Sistem Nomor Plat, Kebijakan parkir, pajak progressif dan lainnya. Maka yang ideal adalah melakukan kajian yang komprehensif agar bisa diantisipasi dampak yang berpotensi terjadi untuk penerapan suatu kebijakan," pungkasnya.

(ona/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up