JawaPos Radar

Kadin Siap Fasilitasi Pihak yang Dirugikan dalam Impor Pangan

01/10/2018, 17:37 WIB | Editor: Imam Solehudin
Impor Beras
Ilustrasi Beras Bulog. Kabid Hukum dan Advokasi Kadin, KRT Mochamad AA mengatakan pihaknya siap memfasilitasi pihak manapun yang meras dirugikan dalam kebijakan impor pangan, termasuk beras. (Dok.JawaPos)
Share this image

JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) prihatin dengan polemik seputar impor beras. Kadin khawatir hal ini bisa berimbas kepada para petani dan ketahanan pangan nasional.

Kabid Hukum dan Advokasi Kadin, KRT Mochamad AA mengatakan pihaknya siap memfasilitasi pihak manapun yang dirugikan. "Saya siap memfasilitasi petani, atau pihak manapun, yang dirugikan dari kebijakan impor pangan untuk melapor ke KPK," ujar Mochamad kepada JawaPos.com di Jakarta, Senin (1/10).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan diduga tidak patuh dengan Perpres 20/2017 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Salah satu pasal dalam Perpres itu melimpahkan kewenangan koordinasi pengadaan beras Bulog, kepada Kementerian Pertanian.

Perpres tersebut mengamanatkan kementerian dan lembaga terkait untuk berkoordinasi dengan Kementan, sebelum mengeluarkan kebijakan pengadaan pangan melalui pembelian gabah dan beras.

Mochamad menilai protes yang disampaikan Kabulog, Komjen (Purn) Budi Waseso terkait impror beras adalah sesuatu yang wajar. Hal itu seiring dengan tercukupinya kebutuhan beras nasional.

"Apalagi Kementan telah mengalokasikan APBN Rp 23,8 triliun untuk program Upaya Khusus Swasembada Pangan 2015-2017 digunakan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai," jelas dia.

"(Impor) sebuah penghianatan bangsa. Perilaku tidak elok manakala keterpurukan ekonomi bangsa disiasati memprioritaskan impor pangan ketimbang memberdayakan petani untuk ketahanan pangan," tutup pria yang juga Kabid Pendidikan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jakarta itu.

(mam/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up