JawaPos Radar

Kadispendik Malang: Guru Mogok, Yang Rugi Masyarakat

01/10/2018, 17:03 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Guru Honorer
DAMPAK: Siswa SD di Gedangan tidak menerima pelajaran karena aksi mogok GTT. (Tika Hapsari/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Malang sudah kembali melakukan aktivitas belajar mengajar. Sebelumnya, mereka menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Malang M Hidayat lantas mananggapi atas aksi mogok yang sempat digelar ratusan guru honorer. "Jika ingin menyampaikan aspirasi, silakan saja. Tapi cukup perwakilan baik tingkat provinsi atau pusat," kata Hidayat, Senin (1/10).

Saat ini pemerintah pusat sedang menggodok keputusan terbaik bagi nasib GTT dan pegawai tidak tetap (PTT). Para GTT dan PTT yang usianya di bawah 35 tahun, mendapat kesempatan mengikuti tes umum.

Sedangkan bagi mereka yang sudah usia 35-40 tahun, nantinya ada kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itupun harus melalui tes khusus.

Selanjutnya, bagi GTT dan PTT yang usianya lebih 40 tahun masih akan dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah. Mereka akan dijadikan tenaga honorer dengan ketentuan harus sesuai dengan penghasilan. Yakni, minimal setara dengan UMR atau UMK. "Tetapi itu masih dibahas. Seperti apa teknisnya, nanti," imbuhnya.

Hidayat menyesalkan aksi mogok yang dilakukan para GTT dan PTT. Menurutnya, aksi tersebut merugikan. Terutama peserta didik. "Menyesalkan aksi mogok yang dilakukan GTT. Mogok ini kan hanya buruh yang dirugikan perusahaan. Tapi kalau guru mogok, yang rugi ya masyarakat," tandas Hidayat.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer PGRI Kabupaten Malang Ari Susilo menjelaskan, pihaknya sudah tidak lagi melakukan aksi mogok mengajar. Aksi ini sudah resmi dicabut sejak Senin. "Sudah mengajar seperti semula. Niat kami bukan untuk merugikan peserta didik. Tapi memperjuangkan nasib," tegasnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu paraGTT dan PTT di sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang melakukan aksi mogok mengajar. Alhasil, para murid terlantar dan tidak mendapatkan pengajaran dari gurunya.

Aksi mogok mengajar dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan para GTT/PTT mengenai regulasi rekrutmen CPNS 2018 yang dinilai tidak memihak nasib mereka. Apalagi para GTT dan PTT sudah tidak tahan hidup dengan gaji yang sangat kecil. Yakni, berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 350 ribu per bulan.

(tik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up