JawaPos Radar

Cegah Korupsi, Mendagri Boyong Dua Pasangan Gubernur Ini ke KPK

01/10/2018, 16:44 WIB | Editor: Kuswandi
Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama pasangan gubernur Kaltim dan Sumsel, di kantor KPK Jakarta, Senin (01/10) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tiba-tiba menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Tjahjo ini bukan untuk diperiksa atau memberi keterangan terkait kasus apapun yang ada lembaga antirasuah ini. Melainkan, memperkenalkan dua anak buahnya, yakni pasangan gubernur dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur yang baru saja dilantik, sekaligus berdiskusi mengenai pencegahan antikorupsi dengan pimpinan KPK.

"Hari ini kami minta waktu ke KPK ya untuk berdiskusi, berdialog saja tentang area rawan korupsi, tentang pencegahan," ungkapnya saat hendak masuk Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/10).

Kata Tjahjo, diskusi tersebut memiliki tujuan agar Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan wakilnya, Hadi Mulyadi dan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dan Wakilnya, Mawardi Yahya bisa memahami area rawan korupsi.

"Supaya gubernur dan wakil gubernur terpilih lebih memahami lah apa yang menjadi program KPK, khususnya menyangkut masalah pencegahan dan lebih memahami area rawan korupsi," imbuhnya.

Menurut Tjahjo, cara yang dilakukan dengan memboyong setiap kepala daerah yang dilantik ke KPK sangat efektif untuk memberantas korupsi.

"Ini kan pengalaman ya. Sudah berapa ratus kepala daerah yang kena oleh KPK. Kami ingin mari sama-sama memberantas itu. Saya juga enggak ada pesan karena mereka sudah pengalaman," pungkasnya.

Sebelumnya, siang ini (1/10), Presiden Joko Widodo resmi melantik dua pasang kepala daerah. Mereka yakni Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor dan wakilnya, Hadi Mulyadi dan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dan Wakilnya, Mawardi Yahya. Pelantikan dimulai dengan penyerahan petikan keputusan presiden kepada masing-masing pasangan kepala daerah.

Pelantikan kepala daerah ini secara resmi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 173/p sampai 174/p 2018 masing-masing tertanggal 14 September tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur Wakil Gubernur 2018-2023.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up