JawaPos Radar

Bawaslu Sumbar Diminta Tak Ikut Bermain

01/10/2018, 14:31 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Nasrul Abit
Ketua Dewan Penasehat Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, Nasrul Abit. (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sejumlah kepala daerah dan wali nagari (desa) di Kabupaten Dharmasraya dilaporkan ke Badan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar). Ini buntut dari deklarasi dukungan bupati/wali kota dan puluhan wali nagari terhadap Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.

Aksi kepala daerah itu turut mengundang komentar Ketua Dewan Penasehat Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, Nasrul Abit. Dia meminta Bawaslu sebagai pengawas pemilu untuk berlaku adil. Dengan kata lain, Bawaslu harus bergerak cepat jika memang terjadi pelanggaran pemilu.

"Bawaslu yang lebih tahu. Mereka wasit pemilu. Selaku wasit, jangan ikutan bermain. Kalau salah, ya disemprit," tegas Nasrul Abit usai kegiatan pelepasan khafilah Sumbar di aula Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (30/9) sore.

Terkait skema pemenangan Prabowo-Sandi, Nasrul selaku Ketua DPD Gerindra Sumbar terkesan hemat bicara. Dia hanya menegaskan bahwa tim pemenangan akan bekerja semaksimal mungkin meraih kemenangan untuk Prabowo-Sandi.

"Insya Allah menang. Kami tetap bekerja masksimal. Saya tidak boleh ikut dalam tim pemenangan sesuai aturan. Semua diserahkan ke tim pemenangan yang sudah terbentuk," ucap Wakil Gubernur Sumbar itu.

Sebelumnya, pengurus Partai Gerindra Sumbar menemukan sejumlah kejanggalan yang disinyalir mengarah kepada pelanggaran kampanye jelang Pilpres 2019. Salah satunya soal wali nagari se-Kabupaten Dharmasyara yang mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekrestaris Gerindra Sumbar Desrio Putra mengatakan, aksi Wali Nagari se-Dharmasyara jelas melanggar Pasal 282 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama kampanye.

Atas dasar dugaan pelanggaran tersebut, pengurus Gerindra Sumbar melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Sumbar. "Dukungan telah merembes ke wali nagari. Ini baru di Kabupaten Dharmasrsya, nanti akan ada kabupaten-kabupaten lain berbuat hal sama. Padahal itu tidak dibolehkan aturan pemilu," kata Desrio saat memberikan laporan pelanggaran kampanye Pilpres 2019 di Kantor Bawaslu Sumbar, Jumat (28/9).

Selain berpotensi pidana pemilu, tindakan wali nagari se-Dharmasraya dianggap merugikan pasangan Prabowo-Sandi. "Makanya kami datang ke Bawaslu agar bisa mengambil tindakan dan pemeriksaan terhadap semua yang terkait. Jika memang nantinya diputuskan diputuskan adanya indikasi pidana pemilu, tentu harus diproses sesuai dengan hukum," ujarnya.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up