JawaPos Radar

Polda Jatim Bekuk Bendahara Puskesmas di Malang

01/10/2018, 09:31 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
OTT Bendahara Puskesmas
ILUSTRASI: Tahanan. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Lagi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini adalah Bendahara Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang, Kholifah, 54. Dia terjaring OTT oleh Polda Jatim. Kuholifah diduga memotong dana kapitasi untuk pembayaran jasa pegawai puskesmas.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, membenarkan OTT yang dilakukan Kamis (27/9) lalu. "Iya, ada OTT oleh Tim Ditreskrimsus terhadap pegawai UPTD puskesmas di Kabupaten Malang," kata Barung, Senin (1/10).

Warga Kota Batu itu diamankan bersama dengan beberapa barang bukti. Antara lain berupa dokumen jasa pelayanan, surat pertanggungjawaban dana kapitasi. Selain itu, juga diamankan telepon seluler, 57 buku tabungan Bank Jatim berikut kartu ATM dan 31 amplop berisi uang dengan total Rp 75.620.000.

Informasi yang dihimpun, tersangka nekat memotong dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan pegawai PNS maupun non-PNS Puskesmas Karangploso. Modusnya, tersangka meminta pegawai membuka rekening Bank Jatim. Namun buku rekening dan ATM tersebut dibawa bendahara Puskesmas, tidak diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

Pengambilan kartu ATM dengan maksud agar uang kapitasi tidak lgsung diambil pegawai. Melainkan pelaku yang mengambil mengunakan ATM milik para pegawai. Namun tanpa sepengetahuan pegawai.

Saat ditangkap, tersangka diketahui telah memberikan uang jasa pelayanan kepada 29 pegawai secara tunai. Namun masih ada sekitar 31 pegawai lainnya yang belum mendapatkan uang tersebut.

Tapi sebelum diberikan secara tunai, tersangka terlebih dahulu mengurangi uang jasa pelayanan yang merupakan hak para pegawai. Kholifa disangka melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Saat ini kasus masih kami dalami," tandas Barung.

(tik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up