JawaPos Radar

Langkah Anies untuk Reklamasi Teluk Jakarta

30/09/2018, 06:40 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Langkah Anies untuk Reklamasi Teluk Jakarta
Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk reklamasi di Teluk Jakarta. (Yesika/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya resmi mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Selain mencabut izin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memastikan reklamasi dihentikan pengerjaannya pada 13 pulau. Sementara untuk empat pulau lainnya yang terlanjur terbangun tetap akan dimanfaatkan.

Hal pencabutan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura). “Jadi dari hasil rekomendasi (BKP-Pantura), kami pastikan 13 pulau yang belum dibangun akan dihentikan pengerjaannya,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).

Adapun 13 pulau yang masih belum dibangun adalah Pulau A, B, dan E (PT. Kapuk Naga Indah), Pulau I, J, dan K (PT. Pembangunan Jaya Ancol), Pulau M (PT. Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (PT. Jakarta Propertindo), Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta), Pulau H (PT. Taman Harapan Indah), dan Pulau I (PT. Jaladri Kartika Pakci).

Langkah Anies untuk Reklamasi Teluk Jakarta
Ilustrasi: Salah satu pulau reklamasi di Teluk Jakarta. (Dok. JawaPos.com)

Dalam penghentian reklamasi, Anies pun akan memulainya dengan pengiriman surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerjasamanya kepada pihak pengembang.

Hanya Empat Pulau Reklamasi yang Bisa Lanjut

Reklamasi di Teluk Jakarta tak semuanya dihentikan. Masih ada empat pulau yang bisa dilanjutkan pembangunannya. Alasannya, keempat pulau itu sudah terlanjur dibangun. Sementara 13 lainnya, sama seklai belum ada pekerjaan pembangunan.

Keempat pulau yang sudah dibangun, yaitu Pulau C dan D oleh PT Kapuk Naga Indah, Pulau N oleh PT Pelindo II, dan Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra. Nantinya tata ruang dan pengelolaannya akan diatur sejalan dengan kepentingan masyarakat melalui peraturan daerah (perda).

Menurut Anies, pulau yang sudah ada akan dikelola untuk kepentingan publik. Anies pun menyatakan akan tetap mendukung pengembangan ekonomi dan pelaku properti di keempat pulau tersebut. Sekaligus memastikan pengelolaan tata ruang dan pemanfaatannya.

“Tata ruang yang sudah jadi akan diatur dan digunakan sebaiknya untuk kepentingan masyarakat,” tutur Anies.

Fasos Fasum Pulau Capai Reklamasi 50 Persen

Menurut Anies, empat pulau tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dirinya pun akan menunggu revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diselesaikan selesai. Sehingga pihaknya memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penataan.

"Mana yang menjadi jalan, perumahan, ruang terbuka hijau, ruang terbuka baru, mana yang untuk kegiatan komersial, untuk kegiatan hiburan jadi itu tidak bisa seperti sekarang kosongkan saja. Kita tunggu Perdanya selesai," jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Tetapi Anies mengaku belum bisa secara detail menjelaskan jumlah besaran tata ruang untuk fasilitas-fasilitas di pulau tersebut. Namun sebagai gambaran dirinya ingin fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) di lahan pulau reklamasi bisa mencapai 50 persen.

"Untuk presentase dan lain-lain terlalu awal untuk (dibahas) hari ini. Saya bisa sampaikan fasos fasum-nya sekitar 50 atau diatas 50 persen. Jadi akan luas sekali untuk kegiatan masyarakat," terangnya.

"Semuanya bisa ada di situ. Tergantung perencanannya. Menurut saya kita tidak perlu juga merasa tempat ini enggak boleh untuk A, B, C, kami ikuti ketentuan saja," tandasnya.

Pengembang Pasrah

Sejumlah pengembang yang telah mengantongi izin prinsip reklamasi ini hanya bisa pasrah, dengan kebijakan Anies Baswedan. Mereka harus melakukan perencanan ulang terkait dengan program kerja.

Seperti, Corporate Secretary PT Jakpro Hani Sumarno menyatakan, akan patuh pada keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pemberhentian pembangunan pulau reklamasi tersebut.

"Kerugiannya ya paling jadi ngelamun-ngelamun saja. Soalnya sudah rencana kan mau ngapain-ngapain. Namanya juga berencana, tapi tetap harus disiapkan segala sesuatunya kan ketika izin itu diperoleh," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (29/9).

Ketika dikonfirmasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk masih mempelajari dampak dari pencabutan itu. Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Agung Praptono menyampaikan, kerugian pasti ada. Namun, pihaknya belum dapat menyebutkan karena masih dalam proses kalkulasi.

"Masih dipelajari ini dampaknya gimana, soalnya nggak bisa sehari dua hari. Kerugiannya lagi dikalkulasi, tapi kami terima dicabut, ya gimana," ujar Agung kepada JawaPos.com, Sabtu (29/9).

Sementara itu Pulau G, yang dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudra menjadi salah satu pulau yang masih bisa dilanjutkan pembangunannya. Namun, untuk kelanjutan pengelolaannya pihak pengembang belum mendapat arahan lagi dari Pempov DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL) Justini Omas, sempat memberikan keterangan tertulis terkait sikapnya. APL angkat bicara dikarenakan PT Muara Wisesa Samudra merupakan anak perusahaanya.

"Pemberitaan pencabutan izin 13 pulau reklamasi paling tidak memperjelas mengenai kelanjutan pengembangan empat pulau yang sudah terbangun, salah satunya Pulau G. Nantinya akan lanjut pengembangannya dan diatur kembali tata ruang peruntukannya," terang Justini dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (29/9).

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up