JawaPos Radar

13 Pulau Reklamasi Tak Berizin Bakal Jadi Fasilitas Publik

29/09/2018, 19:05 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri acara di Malang, Sabtu (29/9).  (Fisca Tanjung/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, usai dicabutnya izin reklamasi untuk 13 pulau, seluruh pulau tersebut akan ditata dan dimanfaatkan untuk fasilitas publik. Selain itu pihaknya juga akan menyusun peraturan terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang nantinya akan digunakan untuk fasilitas publik. 

Sebelumnya, Anies telah mencabut izin 13 pulau reklamasi. Pencabutan izin tersebut, lanjut dia, karena seluruhnya tidak memenuhi kewajiban. Salah satunya terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

"Disitu ada 13 pulau yang izinnya dicabut. Mereka diberikan izin 2013, (kemudian) pernah diperpanjang 2015 dan sampai sekarang, kewajibannya belum dilaksanakan. Salah satunya AMDAL. Hampir semua tidak melaksanakan," ujarnya saat menghadiri acara di Malang, Sabtu (29/9). 

Selain AMDAL, lanjut Anies, pemilik lahan juga tidak membuat studi tentang bagaimana dan darimana tanah itu nanti akan digunakan. "Itu tidak dilakukan, makanya (izinnya) dicabut," kata dia.

Anies menjelaskan, saat ini sudah ada 4 pulau yang terlanjur dibangun. Salah satunya pulau C yang saat ini pembangunannya sudah mencapai setengah. "Satu pulau, pulau C baru setengah (pembangunannya), tapi saya sarankan tidak dilanjutkan," kata dia. 

Anies mengungkapkan, nantinya pihaknya akan menata pemanfaatan pulau-pulau tersebut sesuai dengan ketentuan dan kepentingan publik. Ketentuan tersebut pun telah diatur dalam perundang-undangan mengenai pemanfaatan hasil reklamasi.

Selain itu, pihaknya juga membuat rencana tata ruang dan rencana wilayah yang disusun oleh Pemprov DKI tahun 2019. "Berikutnya akan susun Pergub dan Perda tentang zonasi wilayah, sisir, dan pulau pulau kecil. Kami tentukan seperti apa nanti formatnya. Apakah digunakan untuk lahan terbuka hijau, lahan terbuka biru, lahan jalan, lahan untuk rumah, lahan untuk kantor, atau apapun," paparnya. 

Terkait pencabutan izin, Anies mengungkapkan, hal itu merupakan wewenang Gubernur DKI Jakarta yang telah diamanatkan dalam Keppres No 2 tahun 1995. Dalam melaksanakan wewenangnya, Gubernur membentuk badan pelaksana. "Karena itu saya membentuk badan koordinasi pelaksanaan reklamasi. Saya bentuk bulan Juni lalu," kata dia.

Badan tersebut pun diberikan mandat untuk melakukan review terhadap pemilik lahan terkait apakah kewajiban-kewajiban yang menempel pada para pemegang izin dilaksanakan atau tidak. "Kalau tidak melaksanakan kewajiban, maka izin dicabut," pungkasnya.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up