JawaPos Radar

Cegah Kejahatan Umrah, Kemenag Bentuk Satgas Khusus

29/09/2018, 17:05 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
umrah, travel, kemenag,
Kementerian Agama (Kemenag) siap memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. Mereka tidak ingin terjadi lagi ejahatan penipuan umrah yang menelan kerugian hingga triliunan rupiah (EPA)
Share this image

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) siap memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. Mereka tidak ingin terjadi lagi ejahatan penipuan umrah yang menelan kerugian hingga triliunan rupiah. Di antara upayanya adalah membentuk satuan tugas (satgas) khusus umrah.

Rencana Kemenag membentuk satgas khusus umrah itu disampaikan langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali. "Kami targetkan beroperasi mulai 2019," katanya dalam forum seminar umrah yang diselenggarakan oleh Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) di Jatinangor, Sumedang, Sabtu, (29/9).

Dia menjelaskan, nama resmi satgas khusus umrah itu adalah Satgas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Umrah (PPPU). Nizar menyebutkan satgas ini terdiri dari tim yang berasal dari lintas instansi. Masing-masing instansi itu memiliki kewenangan tugas sendiri-sendiri.

umrah, travel, kemenag,
Rencana Kemenag membentuk satgas khusus umrah itu disampaikan langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali (Hilmi/ Jawa Pos)

Misalnya ada tim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengelolaan keuangan umrah. Lalu ada tim dari Bareskrim Polri untuk mendeteksi dan menindak jika ada pidana. Selain itu juga ada tim dari Kemenkumham terkait urusan imigrasi. "Tim dari Kemenag sendiri juga ada," jelasnya.

Pada prinsipnya Nizar menyebutkan satgas PPPU tersebut bertugas untuk deteksi dini adanya kejahatan umrah. Dia tidak ingin lagi ada anggapan bahwa Kemenag terkesan lambat dalam menangani persoalan umrah. Selain itu Kemenag bertekad umrah adalah ibadah yang harus maksimal pelayanannya.

Nizar tidak ingin ada kasus kejahatan umrah meledak setelah korbannya banyak. Dia mencontohkan beberapa saat ketika dilantik jadi Dirjen PHU langsung dihadapkan dengan kasus penipuan umrah oleh First Travel. Dia menyebut kerugian akibat kejahatan First Travel itu mencapai Rp 924 miliar lebih.

Selain itu ada kasus penipuan umrah dengan kerugian besar lainnya. Seperti kasus Hannien Tour dengan kerugian Rp 37,6 miliar. Lalu ada kasus travel SBL (Solusi Balad Lumampah) dengan kerugian Rp 249 miliar. Serta kasus paling menonjol oleh travel ABU Tours dengan kerugian Rp 1,7 triliun.

Menurut Nizar saat ini akses umrah sudah kembali dibuka, setelah musim ibadah haji. Namun dia memperkirakan keberangkatan umrah kembali banyak mulai Oktober mendatang. Informasi dari pemerintah Arab Saudi, selama periode 1439 Hijriyah jumlah jamaah umrah asal Indonesia mencapai 1 juta orang lebih. (wan/JPC)
2 Lampiran

(wan/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up