JawaPos Radar

KPK: RUU Penyadapan Jangan Memperlemah Upaya Pemberantasan Korupsi

29/09/2018, 14:36 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima secara resmi draf I RUU Penyadapan yang beredar beberapa waktu lalu. Namun, sekitar bulan Juni 2018 lembaga antirasuah ini memang pernah diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM yang saat itu, yang sempat memaparkan sebuah kajian perihal RUU Penyadapan.

"Saat itu ada narasumber yang memaparkan kajiannya. Tentu saja, saat itu KPK tidak dalam posisi menyetujui atau tidak pada saat diskusi tersebut," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Sabtu (29/9).

Kendati demikian, lembaga yang digawangi Agus cs ini pada prinsipnya terus berharap agar aturan yang dibuat tak melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Jangan sampai memperlemah upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya, seperti terorisme, narkotika. Kita perlu menyadari korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime," imbuhnya.

Mantan aktivis ICW ini juga meminta agar pihak manapun bisa meminimalisir adanya prosedur yang menghambat dan beresiko terhadap investigasi kasus korupsi.

"Sehingga, kita perlu meletakkan hukum acara penanganan kasus korupsi sebagai sesuatu yang lex specialis," tuturnya.

Karena menurutnya, lembaganya sudah memiliki kewenangan penyadapan yang diberikan dalam dasar hukum yang kuat di Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 30 Tahun 2002.

"Bahwa dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan," pungkasnya.

Pasal tersebut juga berhubungan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilakukan tim lembaga antirasuah ini, hingga sudah ada 93 perkara tangkap tangan yang ditangani KPK. Dalam kasus ini juga, peran masyarakat begitu menentukan dalam proses OTT ini.

"Dengan jumlah tersangka awal 324 orang. Kontribusi kewenangan yang diatur di UU No. 30 Tahun 2002, termasuk penyadapan dan pelaporan oleh masyarakat. Jika aturan baru dibuat tidak secara hati-hati maka bukan tidak mungkin kerja KPK akan terhambat, termasuk OTT," tegasnya.

Untuk itu, dia mengajak Kemenkumham maupun pihak yang memiliki kewenangan pembentuk UU, agar bersama memahami kebutuhan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up