JawaPos Radar

Sebelum ETLE Diberlakukan, Masalah Ini Harus Diselesaikan

29/09/2018, 14:16 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Sebelum ETLE Diberlakukan, Masalah Ini Harus Diselesaikan
Ilustrasi: Mulai Oktober mendatang akan dilakukan uji coba ETLE di Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman. (Issak Ramadhani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Rencana penerapan kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) masih terkendala soal teknis penindakan bagi pelanggar lalu lintas. Mengingat, Ditlantas Polda Metro Jaya baru mensosialisasikan kepada pemilik kendaraan untuk menyertakan nomor telepon dan email sebagai data pelaporan penindakan.

Kondisi demikian mendapat sorotan Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia, Alvinsyah. Menurutnya, hal teknis pemberlakuan ETLE baiknya sudah terselesaikan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu. Pihak kepolisian seharusnya sudah punya data valid pemilik motor berdasarkan STNK. Agar, jangan sampai terjadi salah penindakan.

"Kebijakan ini dijadikan entry point untuk pembenahan hal-hal seperti ini. Semisal jual beli kendaraan bekas yang belum diatur harus balik nama STNK, harus diberlakukan," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (29/9).

Sebelum ETLE Diberlakukan, Masalah Ini Harus Diselesaikan
Infografis E-Tilang (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Harus Ada Payung Hukum

Alvinsyah menilai, belajar dari pengalaman di Surabaya, ETLE sebetulnya sudah lebih dulu dijalankan di Kota Pahlawan beberapa bulan lalu. Kendati demikian, dalam pelaksanannya ETLE tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sebab, belum ada regulasi yang mengatur tentang ETLE.

Sehingga, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya sebaiknya memastikan lebih dulu regulasi yang akan dipakai untuk memberlakukan ETLE. Terlepas sempurna atau tidak regulasinya, menurut Alvin, yang terpenting ada landasan hukum untuk menjalankan kebijakan tersebut.

"Kalau sekarang ETLE mau diterapkan, logikanya payung hukum pasti sudah ada, terlepas sudah sempurna atau masih perlu perbaikan," kata Alvin.

Indonesia Terlambat Menerapkan ETLE

Menurutnya, Indonesia sudah seharusnya menerapkan ETLE di bidang lalu lintas. Meski pada awalnya masih banyak kendala, bukan berarti kebijakan revolusioner di bidang transportasi tersebut digagalkan.

Ia mencontohkan, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang dianggap sudah berhasil menerapkan aturan ETLE. Alvin menjelaskan, keterlambatan Indonesia dari dua negara tetangganya itu karena ketidakmampuan pemerintah menghadapi tekanan dari pihak berkepentingan.

"Seperti contoh Permenhub 108, bagaimana nasibnya? Padahal, kalau pemerintah tegas masalah itu bisa teratasi," kata Alvin.

Terkait efektifitas ETLE  apakah bisa mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, menurutnya, secara teori seharusnya tingkat bpelanggaran berlalu lintas kan turun. Akan tetapi, hal itu akan terjadi jika penindakan di lapangan konsisten dan adil kepada siapa pun.

"Jangan berpikir tahap awal ETLE nanti, seperti beli fastfood mau langsung terlihat hasil signifikan. Karena, perlu proses adaptasi bagi semua pemangku kepentingan," tukasnya.

(wiw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up