JawaPos Radar

Ganjil Genap Bakal Diterapkan di Bandung, Begini Kata Pengamat

29/09/2018, 13:21 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Ganjil Genap Bakal Diterapkan di Bandung, Begini Kata Pengamat
Ilustrasi: Kebijakan ganjil genap akan diterapkan di Bandung, Jawa Barat. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Wacana penerapan aturan ganjil genap di ruas Jalan Kota Bandung perlu melewati kajian terlebih dahulu. Namun pada dasarnya kebijakan pembatasan kendaraan tersebut cocok diterapkan di wilayah mana pun.

Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah menilai, aturan atau kebijakan ganjil genap tidak bisa dilihat dari sebuah wilayah. Karena kebijakan itu bisa diterapkan di mana pun, termasuk Bandung, Jawa Barat.

"Kebijakan seperti ini (ganjil genap) tidak tergantung dengan lokasi, bisa diterapkan di mana saja. Yang penting sudah dilakukan kajian secara komprehensif," kata Alvinsyah kepada JawaPos.com, Sabtu (29/9).

Namun sebelum penerapannya, pemerintah daerah pun harus siap dengan alternatif moda transportasi lain seperti angkutan umum. Hal ini harus dipikirkan karena pastinya akan banyak pengemudi atau warga Bandung yang terdampak.

Menurutnya akan lebih baik jika ditegaskan dengan peraturan daerah (Perda). Itu sebagai turunan dari Undang-undang LLAJ agar tidak dipermasalahkan.

"Ya sepertinya perlu sebagai turunan dari UU LLAJ dan PP turunannya. Itu agar tidak dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu zona kenyamanannya," jelasnya.

Namun, kata dia sebetulnya substansi utama adalah kebijakan pengaturan permintaan (demand management). Sebab aturan ganjil genap hanya salah satu bentuk atau strategi kebijakan. Sehingga bentuk aturannya bisa beragam tidak selalu harus ganjil genap.

"Banyak pilihan strategi seperti ERP, sistem nomor pelat, kebijakan parkir, pajak progressif dan lainnya. Maka yang ideal adalah melakukan kajian yang komprehensif agar bisa diantisipasi dampak yang berpotensi terjadi untuk penerapan suatu kebijakan," jelasnya.

Karena dampak dari aturan ganjil genap bukan hanya masyarakat berpindah ke transportasi umum melainkan juga adanya dampak baru seperti membeli kendaraan lebih dari satu. Sehingga ini harus diantisipasi oleh Pemerintah setempat.

Terkait cocok atau tidak diterapkan di Kota Bandung harus melalui kajian terlebih dahulu. Namun yang paling utama jika menerapkan kebijakan pengaturan permintaan (push policy), maka layanan angkutan umum yang baik dan handal.

"Angkutan umum harus baik dan handal sebagai pull policy nya harus sudah siap," katanya.

(ona/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up