JawaPos Radar

Pemanfaatan Empat Pulau Reklamasi, Anies Diminta Perhatian Pengembang

29/09/2018, 12:50 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Pemanfaatan Empat Pulau Reklamasi, Anies Diminta Perhatian Pengembang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk perhatikan hak pengembang untuk pemanfaatan pulau reklamasi. (Yesika/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi ternyata mengundang perhatian berbagai kalangan. Terlebih dirinya menyisakan empat pulau yang pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan melihat tindakan Anies dalam mengklaim bahwa empat pulau akan dimanfaatkan untuk masyarakat terlihat arogan. Sebab, koordinasi dengan pengembang seharusnya dijalin dulu sebelum dirinya melontarkan pernyataan tersebut.

"Jadi, apakah Keppres 52/1995 itu sekaligus dasar bagi pengembang untuk membangun pulau-pulau itu, kedua ada nggak satu rupiah pun DKI keluar (dana) melakukan reklamasi itu, nggak ada," ujar Pantas kepada JawaPos.com, Sabtu (29/9).

Pemanfaatan Empat Pulau Reklamasi, Anies Diminta Perhatian Pengembang
Ilustrasi salah satu pulau reklamasi yang telah terbangun. (Dok. JawaPos.com)

"Itu pure swasta, jangan setelah jadi seenaknya saja itu kan pembodohan, perampasan namanya kalau Anies melakukan itu," tegasnya.

Pantas melihat pernyataan Anies telah merugikan para pengembang yang memang percaya dengan kerja sama yang dijalin. Jika, memang peruntukkannya ke masyarakat, maka dari segi bisnis akan 'buntung'.

"Jadi untuk mengembalikan modal pengembang apa? Padahal dari segi bisnis pengembang berharap untung dari penjualan-penjualan yang ada, itu kan kompensasi yang diharapkan. Merugikan, itu sebuah kesalahan besar itu mematikan investor," terang Pantas.

Ke depannya, Pantas berharap Anies dapat melakukan musyawarah duduk bersama dengan pemerintah pusat dan pengembang. Sebab, jika Anies main sendiri dalam penyelesaian pengembangan pulau-pulau ini maka dapat dikatakan Anies arogan karena merampas hak.

Sebab setelah duduk bersama, Pantas yakin Anies akan mengerti kewenangan ini diatur pemerintah pusat, dasar pengembang melakukan sesuatu juga melalui Keppres 52/1995. Sedangkan, DKI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola, dan bukan melakukan reklamasi.

"Jangan hanya mengandalkan dan mengedepankan egonya masing-masing. DKI kan mengelola setelah jadi pulau makanya diaturlah tata ruangnya, jadi saya pikir arogan ini perampasan hak," pungkasnya.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up