JawaPos Radar

Pemkot Batam Segera Pecat ASN Tersangkut Korupsi

29/09/2018, 10:36 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Jefridin
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin. (Bobi Bani/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam berkomitmen menjalankan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada pimpinan daerah. Hal itu berkaitan dengan pemecatan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus terpidana korupsi dan sudah mendapat putusan tetap dari pengadilan.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin mengatakan, pihaknya masih menyesuaikan data dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait data ASN yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Sesuai arahan Mendagri, mereka yang tersangkut kasus korupsi akan diberhentikan secara tidak hormat. "Kami ikuti arahan tersebut. Kalau tidak, kepala daerahnya kena sanksi sampai ke pejabat lainnya," kata Jefridin.

Menurut Jefridin, ada lebih dari 10 ASN yang tersangkut korupsi. Ada yang kasusnya sudah inkrah dan ada yang belum. Pemkot Batam komitmen menyelesaikan pemberhentian ASN tersangkut korupsi pada tahun ini sebagaimana surat edaran Mendagri.

Seperti diketahui, ASN yang tersangkut masalah hukum masih menerima gaji. Besarannya 50 persen dari gaji sebelum kasusnya berkekuatan hukum tetap (inkrah). Setelah inkrah, baru diberhentikan pembayaran gajinya.

Ada beberapa ASN yang tersandung hukum namun belum dipecat meski sudah inkrah. Di antaranya Raja M Rizal (eks Bendahara Dinsos dan Pemberdayaan Masyarakat), Fadilla Ratna Dumilla Mallarangan (eks Direktur RSUD Embung Fatimah), Dendi Nurdin Purnomo (eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Efriandi (pegawai RSUD Embung Fatimah), Erigana (eks Kabid Program Dinkes), dan lainnya.

Sementara itu, Sekertaris Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan, ASN yang terlibat masalah hukum dan sudah inkrah serta sudah menjalani hukuman, sepatutnya diberhentikan dengan tidak hormat. Apalagi berkaitan dengan kasus korupsi. Namun faktanya, gaji mereka ada yang masih dibayarkan.

Dari laporan pertanggungjawaban Wali Kota Batam, ada sekitar 20 ASN di lingkungan Pemkot Batam yang tersangkut masalah hukum. Tidak hanya korupsi, tetapi juga mencakup kasus lainnya.

(bbi/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up