JawaPos Radar

42 Akademisi Siap Dampingi Basuki Wasis

29/09/2018, 09:55 WIB | Editor: Imam Solehudin
Ilustrasi Pengadilan
Ilustrasi Kasus Hukum. 42 akademisi yang tergabung dalam Amici Curiae siap mendampingi Ahli IPB, Basuki Wasis. (Pixabay)
Share this image

JawaPos.com - 42 Akademisi yang tergabung dalam Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae) siap mendampingi saksi ahli perhitungan kerugian lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis. Basuki digugat secara perdata oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Nur Alam adalah terdakwa perkara korupsi pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Pendampingan ini bertujuan untuk melawan ancaman yang dialami oleh Basuki. Dia sebelumnya dihadirkan oleh KPK untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam sebuah perkara korupsi yang membelit Nur Alam.

Setelah itu, Nur Alam menggugat Basuki karena merasa dirinya mengalami kerugian senilai Rp 3 triliun. Dia juga meminta ganti rugi dana operasional sebesar Rp 1,47 miliar atas pernyataan Basuki.

Menanggapi hal tersebut, maka rencananya dalam nota keberatan (eksepsi) sidang gugatan Basuki, Amici Curiae yang terdiri dari 42 Akademisi lembaga maupun individu meminta agar Hakim bisa mempertimbangkan untuk menolak gugatan tersebut.

"Ada pihak yang keberatan bukan hanya gerakan antikorupsi tapi ada lapisan masyarakat (41 Para Sahabat Amici Curiae) keberatan ketika ahli digugat perdata," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun, di Jakarta, Jumat (28/9).

Dadang Trisasongko, Sekjen Transparency International Indonesia menyebut ancaman dan serangan dalam pengungkapan kasus Korupsi yang menimpa pihak tertentu sering diperkarakan melalui jalur hukum.

"Ini mengancam para saksi mengungkap korupsi, sementara kita melihat korupsi dilingkaran setan, peran hakim yang memeriksa perkara pedata apa mau jadi bagian lingkaran setan atau memutuskan mata rantai terhadap penyerangan korupsi," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM FH Unair, Herlambang P Wiratraman. Herlambang menilai dalam keterangan saksi yang disampaikan oleh Basuki saat proses persidangan dalam UU akademis, melindungi kebebasan akademik untuk berpendapat.
Karena di sini, Basuki menjalankan tugas dari instansi untuk memberikan keterangan berdasarkan riset yang dimilikinya.

"Rekomendasi para akademisi tergantung hakim mempertimbangankan bahwa Basuki menjalankan perintah terkait keahlian. Kami minta majelis hakim menolak karena kesempatan hakim mencetak sejarah hukum baru dalam proses peradilan," pungkasnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up