JawaPos Radar

Anies Sebut Fasos Fasum di Pulau Reklamasi Capai 50 Persen

29/09/2018, 06:55 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Anies Sebut Fasos Fasum di Pulau Reklamasi Capai 50 Persen
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut fasos fasum di pulau reklamasi bisa lebih dari 50 persen. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi mencabut izin prinsip dari 13 pulau reklamasi. Namun ada empat pulau reklamasi yang tetap dibiarkan oleh Anies karena terlanjur dibangun dan sebagian besar telah menjadi daratan.

Menurut Anies, empat pulau tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dirinya pun akan menunggu revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diselesaikan selesai. Sehingga pihaknya memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penataan.

"Mana yang menjadi jalan, perumahan, ruang terbuka hijau, ruang terbuka baru, mana yang untuk kegiatan komersial, untuk kegiatan hiburan jadi itu tidak bisa seperti sekarang kosongkan saja. Kita tunggu Perdanya selesai," jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Tetapi Anies mengaku belum bisa secara detail menjelaskan jumlah besaran tata ruang untuk fasilitas-fasilitas di pulau tersebut. Namun sebagai gambaran dirinya ingin fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) di lahan pulau reklamasi bisa mencapai 50 persen.

"Untuk presentase dan lain-lain terlalu awal untuk (dibahas) hari ini. Saya bisa sampaikan fasos fasum-nya sekitar 50 atau diatas 50 persen. Jadi akan luas sekali untuk kegiatan masyarakat," terangnya.

"Semuanya bisa ada di situ. Tergantung perencanannya. Menurut saya kita tidak perlu juga merasa tempat ini enggak boleh untuk A, B, C, kami ikuti ketentuan saja," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono melihat pernyataan Anies membingungkan banyak pihak. Sebab, dirinya tidak menyatakan secara rinci untuk siapa pulau tersebut diperuntukkan.

"Masyarakat yang mana, ya kan gitu masyarakat kan banyak ini ketika melempar statement harus ada klarifikasi atas itu ketika bicara ini soal masyarakat, nah masyarakatnya yang mana kan mesti clear juga jangan sepotong-sepotong," tegasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Gembong pun melihat keputusan Anies tersebut dapat memicu kerusuhan antar masyarakat yang memang setuju dan tidak setuju adanya pemberhentian reklamasi. Menurutnya, Anies harus memikirkan matang-matang langkah selanjutnya untuk empat pulau yang tersisa.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up