JawaPos Radar

Anies Janji, Rencana Penataan Empat Pulau Reklamasi Akan Dipublikasi

29/09/2018, 06:28 WIB | Editor: Erna Martiyanti
Anies Janji, Rencana Penataan Empat Pulau Reklamasi Akan Dipublikasi
Rencana penataan empat pulau reklamasi akan dibuka ke publik. (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan bangunan yang telah jadi di empat pulau akan diberikan pemanfaatannya untuk masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, nantinya pulau-pulau itu akan dikelola Pemprov DKI sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tengah diselesaikan.

Menurutnya, revisi Perda RTRW yang belum selesai masih menjadi kendala untuk untuk mengosongkan pulau reklamasi itu. Raperda RTRW yang masih disusun nantinya akan membuat peta gambaran penataan wilayah pesisir ke depannya.

"RTRW di situ nanti kami tentukan, jadi segalanya termasuk lahan itu kami atur di situ. Mana yang menjadi jalan, perumahan, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru. Mana yang untuk kegiatan komersial, untuk hiburan," tutur Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Anies menjelaskan Pemprov DKI tengah fokus menelisik seluruh lahan berserta aktivitas di pulau-pulau reklamasi tersebut. Nantinya, dari hasil itu maka dapat menjadi acuan untuk membuat peta baru kawasan Utara Jakarta.

"Jadi bukan sekadar merevisi satu-dua pasal, tapi membuat dulu petanya seperti apa. Kami akan tunjukkan peta ini kepada warga Jakarta, ini loh kira-kira gambaran wilayah pesisir di Jakarta di masa yang akan datang," terangnya.

Dirinya mengaku akan bertindak hati-hati dalam menyelesaikan revisi Raperda. Anies ingin revisi Raperda dapat direncanakan lebih matang agar wilayah yang ditata sesuai untuk kebutuhan masyarakat.

"Apalagi sebagian dari kawasan-kawasan yang saat ini, itu ingin kami manfaatkan untuk akses publik terutama ke pantai. Jadi kami akan mengusulkan kembali tapi izinkan kami untuk menuntaskan dulu perencanannya, baru nanti kita masukkan(ke revisi raperda)," ucapnya.

Diketahui, Raperda untuk mengatur pengelolaan 13 pulau reklamasi yang telah dicabut izinnya masih dalam proses penyusunan. Raperda itu juga termasuk untuk Pulau C, D dan G yang sudah dibangun. Sementara, Pulau N yang dibangun oleh PT Pelindo II tidak termasuk yang akan dikelola karena izin reklamasi tidak diterbitkan Gubernur DKI.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up