JawaPos Radar

Wali Kota Semarang Sesalkan Sikap BPJS yang Ungkapkan Tunggakan Pemkot

28/09/2018, 20:15 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
BPJS Kesehatan
ILUSTRASI: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyayangkan soal pihak BPJS Kesehatan yang mengungkap besaran tunggakan klaim Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. (dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyayangkan soal pihak BPJS Kesehatan yang mengungkap besaran tunggakan klaim Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Hendi, sapaan karibnya, berujar hal seperti itu sesungguhnya tidak perlu.

"Menurut saya nggak elok itu pimpinannya (BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang, Bimantara) mengatakan begitu di media," ujarnya di Balai Kota Semarang, Jumat (28/9).

Alasan Hendi, yaitu karena besaran tunggakan BPJS ke sejumlah rumah sakit milik Pemkot Kota Semarang saat ini lebih besar. Yakni sekitar Rp 32 miliar. 

"Dari Juli Agustus, Juni kemarin juga ada pendingan, itu ada Rp 32 miliaran yang belum dibayar. Kalau hitung-hitungan Rp 32 miliar belom dibayar ke pemkot, Rp 5,5 miliar kita belum bayar ke BPJS, ibarat neraca kan BPJS masih defisit," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Semarang, Bimantara, Rabu (26/9), menyebut Pemkot Semarang masih berhutang Rp 11,9 miliar dari tanggungan peserta program Universal Health Coverage (UHC) milik Pemkot setempat. Tagihan itu menumpuk selama Agustus dan September. 

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono, Kamis (28/9) kemarin mengatakan, tunggakan kepada BPJS tidak sebesar itu. Dia mengklaim, pihaknya sudah membayarkan separuh dari jumlah tagihan sebesar Rp 5,5 miliar.

Untuk bulan September, menurutnya belum sempat dibayarkan karena ada sejumlah biaya tambahan yang katanya menjadi penyebab tagihan lebih besar dari jumlah rata-rata. Pembayaran yang biasa dilakukan per awal bulan menjadi tertunda lantaran masih mentotal seluruh pengeluaran tambahan tadi.

Dari pernyataan Widoyono kemarin, Hendi juga menegaskan bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa pembayaran kurang bisa dilakukan awal tahun depan. "Mestinya kan gak ada masalah, saya kan jadi heran niatannya BPJS apa," ujar Hendi lagi.

Ia yang mengaku sudah menenangkan dan tetap menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk tetap melayani pengguna BPJS meski tagihan masih ada, mengatakan, dalam hal ini semua pihak baiknya bekerjasama soal mengendalikan situasi. "Nggak usah berteriak, pada saat sebenarnya kesalahan di tempat dia (BPJS). Nanti bisa nggak kondusif," lanjutnya.

Terakhir, kepada masyarakat, khususnya peserta BPJS maupun UHC, ia mengimbau untuk tak ikut terlarut dalam polemik ini. Warga, menurutnya, tak perlu ragu untuk memeriksakan penyakit mereka ke rumah sakit karena pelayanan tetap berjalan sebagaimanamestinya.

"Ini program pemerintah pusat, nggak mungkin kemudian tidak bayar klaim. Meskipun kita tahu, neracanya hanya seberapa triliun. Ya kita hanya tinggal menunggu waktu. Saya sudah sampaikan begitu," tandasnya.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up