JawaPos Radar

Kepala Daerah di Sumbar Dukung Jokowi, Pengamat: Blunder Politik

28/09/2018, 18:34 WIB | Editor: Budi Warsito
Kepala Daerah di Sumbar Dukung Jokowi, Pengamat: Blunder Politik
Pengamat Politik Sumbar yang merupakan Dosen FISIP Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Perihal dukungan 10 Kepala Daerah di Ranah Minang terhadap Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih terus menggelinding di tengah publik Sumatera Barat (Sumbar).

Sejumlah akademisi dan pengamat politik Sumbar menilai, dukungan terang-terangan yang disampaikan bupati/wali kota beberapa daerah tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pandangan dan sikap politik warga Sumbar.

Dosen FISIP Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra mengatakan, selama ini perilaku memiliki warga Sumbar lebih kepada melihat sosok siapa kandidat tersebut. Masyarakat tidak terpengaruh banyak dengan pilihan parpol, tokoh dalam menentukan pilihan politik memilih kepala daerah hingga Presiden.

"Selama ini, sosok kandidat paling dominan mempengaruhi pilihan warga Sumbar. Pengaruh parpol ada, tapi sedikit, begitu juga  tokoh. Banyak contoh calon kepala daerah kalah di Sumbar meski didukung tokoh besar, perantau dan sebagainya," kata Aidinil usai menjadi pemateri dalam FGD bertema "Pemilu 2019 Damai Tanpa Ujaran Kebencian" di Kota Padang, Jumat (28/9).

Begitu juga soal faktor dukungan orang lain terhadap seorang kandidat. Kecil kemungkinan akan diikuti masyarakat. Apalagi, warga Sumbar dikenal egaliter, rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang tertentu. "Warga Sumbar bukan tipe masyarakat patron klien. Jadi, pilihan kepala daerah tidak akan berpengaruh banyak kepada pilihan masyarakat," sebutnya.

Sebaliknya, lanjut pengamat politik itu, aksi kepala daerah yang mendeklarasikan diri mendukung paslon sebelum ditetapkan bisa disebut blunder politik. Sebab, masyarakat saat ini masih menunggu gagasan yang akan diusung masing-masing paslon.

"Pemimpin harusnya mencerdaskan masyarakat. Ini belum apa-apa sudah menyatakan dukungan. Ini seperti tahun-tahun masa orde baru. Harusnya, kampanye itu menjadi tempat pendidikan politik. Kandidat diberi ruang memberikan gagasan, dan masyarakat bebas memilih," sebutnya.

Menurut Aidinil, secara hukum sebetulnya tidak ada masalah apabila kepala daerah menyatakan dukungan terhadap salah seorang paslon. Sebab, bisa saja keputusan tersebut karena permintaan partai yang mengusungnya menjadi kepala daerah. "Namun, kurang elok rasanya dari segi etika politik," ujarnya.

"Saat sudah jadi kepala daerah, mereka (bupati/wali kota) sudah menjadi representasi masyarakat yang memilihnya," terang Aidinil.

Senada dengan itu, Pengamat Politik Sumbar, Najmudin Rasul mengatakan, dukungan kepala daerah tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pilihan warga Sumbar. "Dukungan itu formalitas saja karena kepala daerah berasal dari partai koalisi. Menurut saya, tidak ngaruh untuk suara Jokowi di Sumbar," bebernya.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up