JawaPos Radar

Menanti Realisasi Validasi IMEI untuk Tekan Smartphone BM

29/09/2018, 08:10 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
IMEI smartphone ilegal, Menkominfo IMEI, IMEI smartphone  Indonesia
Ilustrasi: smartphone ilegal. (PhoneWorld)
Share this image

JawaPos.com – Peredaran smartphone ilegal atau black market (BM) masih menjadi 'musuh besar' pemerintah. Bahkan kini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah bersinergi memberantas smartphone BM. Salah satu upayanya yakni melalui validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

IMEI sendiri merupakan nomor unik yang melekat di setiap ponsel. Artinya, IMEI menjadi identitas unik untuk masing-masing perangkat. Bentuknya berupa deretan nomor sepanjang 15 digit yang digunakan sebagai ID ketika tersambung ke jaringan seluler.

Nah, IMEI ini nantinya yang bakal membantu pemerintah dalam pemberantasan ponsel ilegal di tanah air. Apabila IMEI telah tercatat dalam database, maka sistem akan melacak status sebuah ponsel di Indonesia. Apakah dijual secara resmi atau tidak. Apabila tidak terdaftar dalam sistem validasi IMEI, maka bisa dipastikan bahwa perangkat tersebut ilegal.

IMEI smartphone ilegal, Menkominfo IMEI, IMEI smartphone  Indonesia
Menkominfo Rudiantara. (Hendra Eka/Jawa Pos)

Meski demikian, untuk realisasi validasi IMEI di Indonesia rupanya masih belum jelas. Meski gagasan tersebut sudah muncul sejak awal tahun ini, namun hingga kini belum ada kepastian kapan sistem validasi IMEI akan diterapkan. Sementara dalam beberapa kesempatan, Menkominfo Rudiantara mengatakan, paling cepat kontrol IMEI untuk menangani peredaran ponsel ilegal baru bisa berjalan tahun depan.

Sebagai perbandingan, jika Indonesia belum bisa memanfaatkan IMEI untuk fungsi pengawasan barang ilegal, lain halnya dengan Argentina. Sebagaimana JawaPos.com kutip dari laman ArgentinaPost, Senin (24/9), sistem telepon seluler baru yang diberlakukan di Argentina bulan lalu tampaknya sudah bisa menekan peredaran ponsel ilegal.

Pasalnya, pemerintah di sana memastikan bahwa ponsel yang dilaporkan dicuri ataupun perangkat tersebut kedapatan merupakan barang ilegal, maka akan otomatis diblokir. Perangkat itu pun tidak dapat berfungsi dengan jaringan telepon apa pun di Argentina.

Sejak bulan lalu, Departemen Kehakiman dan Keamanan Kota telah menginspeksi tempat-tempat bisnis yang menjual dan memperbaiki telepon seluler untuk memperlambat penjualan ponsel ilegal. Selama periode itu, sebanyak 90 orang ditahan, 460 perangkat ponsel disita, dan 164 toko diperiksa di pusat perbelanjaan dengan 100 toko di antaranya ditutup.

Operasi itu dipimpin Unit Cybercrime Inspektur Pengawas Polisi Kota yang bekerja sama dengan Government Control Agency (AGC) atau Badan Pengendalian Pemerintah, National Entity of Communications (ENACOM) atau Badan Komunikasi Nasional, AGIP dan Unit Migrasi Nasional Argentina.

"Kami sedang mencari dan akan menghukum mafia yang berada di belakang pencurian ponsel," ujar Menteri Kehakiman dan Keamanan Kota Martín Ocampo mengatakan kepada La Nacion. "Kami ingin mengirim pesan yang sangat jelas, kami tidak akan mengizinkan komersialisasi ponsel yang dicuri di kota, dan kami akan terus mengambil langkah tegas atas perdagangan ilegal ini, sesering yang diperlukan,” imbuhnya.

Selain Argentina, negara lain yang sudah menerapkan IMEI sebagai fungsi kontrol adalah Negeri Kerajaan Inggris. Menurut AndroidCentral, Inggris secara khusus memiliki basis data ponsel yang berguna digunakan untuk tujuan tersebut, yakni pengawasan perangkat menggunakan IMEI. Nomor IMEI juga digunakan untuk penyadapan oleh pemerintah federal di seluruh dunia dengan menggunakan sistem basis data dan sinergi antarlembaga yang kuat.

Kembali ke Indonesia, pada pertemuan World Economic Forum di Hanoi, Vietnam belum lama ini, Menkominfo Rudiantara mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto guna implementasi IMEI sebagai fungsi kontrol dan proteksi. Dia menyebut setidaknya tahun depan identifikasi IMEI bisa menjadi alat proteksi bagi smartphone di dalam negeri dari produk-produk di pasar gelap.

Sementara Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin Harjanto mengatakan, penerapan kontrol IMEI ponsel memang sulit untuk dieksekusi tahun ini. Hal tersebut mengingat setelah penandatanganan nota kesepahaman, pihaknya masih harus mengembangkan sistem basis data untuk daftar nomor IMEI. Termasuk menanti data IMEI yang dikeluarkan Global System for Mobile Communications Association (GSMA) sebagai penyedia dan penyimpan database IMEI ponsel-ponsel yang beredar di seluruh dunia.

(ryn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up