JawaPos Radar

Imbas Penolakan Gubernur Papua, BKN bakal Modifikasi Syarat CPNS 2018

28/09/2018, 17:23 WIB | Editor: Imam Solehudin
CPNS 2018
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana usai menyaksikan penandatanganan MoU terkait persiapan, pelaksanaan, pengamanan, dan penegakkan hukum dalam rangka seleksi CPNS 2018, Jumat (28/9). (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah tengah mencari solusi terkait surat penolakan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Lukas kurang setuju dengan pemberlakuan sistem rekrutmen CPNS 2018 berbasis online.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, penolakan tersebut adalah bentuk kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terhadap sistem seleksi CPNS nasional (SSCN).

“Itu sedang kita bahas, rasa-rasanya tidak akan ada permasalahan kalau kita menggunakan sistem yang ada sekarang. Jadi penolakan itu mungkin lebih didasarkan ketidaktahuan akan sistem ini,” ujar Bima saat ditemui di gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Jumat (28/9).

Padahal, segala formasi dan persyaratan yang diminta setiap kementerian/lembaga itu sudah ada dalam sistem SSCN. Pemerintah berjanji akan mengeluarkan aturan yang memodifikasi jika masyarakat Papua kesulitan.

“Kalaupun ada kesulitan mereka dalam mendaftar itu akan kita lakukan modifikasi sesuai dengan daerahnya. Misalnya saja untuk pendaftaran menggunakan NIK, kalau memang Papua itu banyak orang yang tidak memiliki NIK, kita akan menggunakan metode yang lain,” terangnya.

Modifikasi tersebut, misalnya mengganti keharusan mengunggah NIK menjadi ijazah atau aktar kelahiran. “Kita akan coba modifikasi semudah mungkin untuk mereka tanpa harus mengurangi transparansi di kita semua,” tegas dia.

Sebelumnya, pimpinan daerah pulau paling timur itu merapatkan barisan dan mengeluarkan surat penolakan terhadap proses rekrutmen mulai dari pengisian web sistem seleksi CPNS nasional (SSCN) milik Badan Kepagawaian Negara (BKN) hingga computer assisted test (CAT) mendatang.


Berikut isi surat tersebut:

Gubernur Papua Lukas Enembe

Ketua DPRD Papua Yunus Wonda

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib

Para Bupati/Wali Kota se-provinsi Papua


Menyatakan bahwa kami:

1. Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan secara offline.

2. Seleksi tidak menggunakan CAT tetapi menggunakan LKJ.

3. Keputusan tentang kelulusan CPNS ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur/Bupati/Wali Kota).

4. Diberikan kewenangan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk merubah formasi sesuai kebutuhan daerah.

5. Penerimaan seleksi CPNS 2018 tidak membatasi hanya bisang kesehatan, pendidikan, dan bidang teknis lainnya, tetapi dibuka secara umum, mengingat banyak pelamar pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota memiliki pendidikan umum.

6. Mohon untuk mengakomodir tenaga honorer dan K2 yang tidak lulus tes tahun 2013 dan yang belum terdaftar dalam database diterima melalui formasi khusus.

7. Apabila pernyataan kami ini tidak disetujui, maka seluruh formasi CPNS tahun 2018 akan dikembalikan.

(yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up