JawaPos Radar

Kapolri: Yang Nunggang di Atas Kuda Harus Kita Sikat

Terjun Amankan Seleksi CPNS 2018

28/09/2018, 16:53 WIB | Editor: Estu Suryowati
Kapolri: Yang Nunggang di Atas Kuda Harus Kita Sikat
Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai penandatangan MoU terkait persiapan, pelaksanaan, pengamanan, dan penegakan hukum dalam rangka seleksi CPNS 2018, Jumat (28/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kepolisian turut melakukan pengawasan dan pengamanan proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan berlangsung hingga 10 Oktober 2018. Mereka bertugas guna memastikan tak ada lagi kecurangan atau KKN yang dilakukan oknum.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga agar proses rekrutmen terlaksana dengan bersih dan transparan. Dia memerintahkan semua daerah Kapolda untuk bertugas sesuai instruksi. 

"Jangan sampai ada calo, ada yang nunggang di atas kuda, nyari-nyari, ‘Eh bisa masuk loh, gini harganya, gini segini’. Ini harus kita sikat," ujar Tito usai menandatangani MoU terkait pengamanan seleksi CPNS 2018 di gedung KemenPAN-RB, Jumat (28/9).

Kapolri: Yang Nunggang di Atas Kuda Harus Kita Sikat
Menpan-RB Syafruddin dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menandatangani MoU terkait persiapan, pelaksanaan, pengamanan, dan penegakan hukum dalam rangka seleksi CPNS 2018, Jumat (28/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Seperti yang diketahui, proses rekrutmen dilakukan melalui online dari portal sistem seleksi CPNS nasional (SSCN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk itu, Kepolisian sejak dini akan membantu.

"Karena Polri memiliki kewenangan hukum. Kami memiliki intelijen yang bisa memonitor. Kami juga ada kemampuan siber yang bisa mengetahui sistem IT dan yang lain-lain,” tegasnya.

Seleksi tahun ini diperkirakan akan melibatkan 5-10 juta masyarakat Indonesia. Sedangkan ketersediaan CPNS 2018 hanya 238.015 formasi. Oleh karena itu, Kepolisian juga bersiap jika timbul gejolak massa. 

"Mungkin nanti ada yang puas dan ada yang tidak puas. Residunya, ekornya nanti, kira-kira larinya ke mana kalau yang nggak puas? Larinya nanti mungkin ada gejolak, potensi gejolak. Ujungnya menjadi urusan polisi itu kalau ada demo, ketidakpuasan," terang dia.

Menurut Tito, untuk mencegah gejolak massa ada satu kunci, yaitu pelaksanaan rekrutmen tanpa joki maupun percaloan. "Kalau itu diakui oleh yang lain memang nilainya terbuka jelas transparan, maka gejolak itu tidak akan terjadi," pungkasnya.

(yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up