JawaPos Radar

Menteri PANRB Minta Gubernur Papua Patuhi Aturan Seleksi CPNS 2018

28/09/2018, 16:04 WIB | Editor: Ilham Safutra
Menteri PANRB Minta Gubernur Papua Patuhi Aturan Seleksi CPNS 2018
Menteri PANRB Syafruddin (Yesika Dinta/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pelaksanaan pendaftaran CPNS 2018 yang dilakukan secara online mendapat penolakan dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia meminta pemerintah memberikan perlakuan khusus untuk warganya.

Sikap Lukas ditantang keras oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin. Menurutnya, pelaksanaan pendaftaran CPNS secara online itu adalah perintah undang-undang.

Terkait adanya penolakan dari gubernur Papua, Syaruddin mengaku belum mendapat laporan secara langsung. Dia menegaskan proses rekrutmen CPNS tetap berjalan sesuai rencana dan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk itu semua aturan itu harus diikuti

Menteri PANRB Minta Gubernur Papua Patuhi Aturan Seleksi CPNS 2018
Petikan Surat Gubernur Papua Lukas Enembe soal penolakan CPNS 2018 (Istimewa)

“Saya belum mendengar menolak. Tapi semua harus mengikuti dulu ya. Ini aturan ini undang undang,” ujarnya saat ditemui di gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Jumat (28/9).

Untuk itu, mantan Wakapolri tersebut meminta para pelamar tetap mengikuti ketentuan pendaftaran CPNS seperti ketentuan yang berlaku. Terkait persyaratan dan formasi yang tersedia dipastikan sudah berdasarkan peraturan pemerintah.

"Ini dasarnya undang-undang dasar, keduanya adalah PP (peraturan pemerintah). Semua undang-undang dan aturan dilaksanakan dulu,” tegas dia.

Untuk diketahui ada beredar surat yang ditandatangani Gubernur Papua Lukas Enembe. Surat itu berisi penolakan terhadap rekrutmen CPNS yang menggunakan sistem online. Dia meminta pendaftaran website sscn.bkn.go.id itu ditunda dulu.

Berikut isi surat tersebut dari Gubernur Papua Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe
Ketua DPRD Papua Yunus Wonda
Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib
Para Bupati/Wali Kota se-provinsi Papua

Menyatakan bahwa kami:

1. Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan secara offline.
2. Seleksi tidak menggunakan CAT tetapi menggunakan LKJ.
3. Keputusan tentang kelulusan CPNS ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur/Bupati/Wali Kota).
4. Diberikan kewenangan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk merubah formasi sesuai kebutuhan daerah.
5. Penerimaan seleksi CPNS 2018 tidak membatasi hanya bisang kesehatan, pendidikan, dan bidang teknis lainnya, tetapi dibuka secara umum, mengingat banyak pelamar pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota memiliki pendidikan umum.
6. Mohon untuk mengakomodir tenaga honorer dan K2 yang tidak lulus tes tahun 2013 dan yang belum terdaftar dalam database diterima melalui formasi khusus.
7. Apabila pernyataan kami ini tidak disetujui, maka seluruh formasi CPNS tahun 2018 akan dikembalikan.

(yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up