JawaPos Radar

Perkuat Persatuan, Perlu Adanya Film Lain Selain G30S/PKI

28/09/2018, 14:52 WIB | Editor: Kuswandi
Hasto Kristiyanto
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu (Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempersilahkan masyarakat atau kelompok manapun untuk menonton film Pemberontakan G30S/PKI. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku, pihaknya mendorong masyarakat menonton film itu, karena untuk mengetahui berbagai kejadian yang menyangkut perjuangan pendiri bangsa.‎ Bahkan Hasto berharap agar produksi film nasional dengan narasi persatuan lebih diperbanyak.

"Kita melihat ya, nonton itu sah-sah saja. Saya saja dulu setiap tahun menonton. Karena dulu itu namanya TV itu hanya ada TVRI. Jadi diputarkan film itu. Bahkan kepulan asapnya pun kita hafal," ujar Hasto di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (28/9).

Saat jaman Orde Baru, stasiun TVRI selalu memutarkan film Pemberontakan G30S/PKI setiap 30 September. Di era itu, banyak larangan, termasuk membaca karya Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Lebih lanjut dikatakan Hasto, Indonesia juga perlu menghadirkan film-film lain yang berisi narasi persatuan nasional. Berbeda dengan film G30S/PKI yang narasi dominan adalah konflik.

"Misalnya film-film soal pembacaan detik-detik proklamasi, Sumpah Pemuda, tentang Hari Santri dan 10 November. Itu kan hal bagus karena bagaimana nation and character building itu sangat penting," katanya.

Adanya film tersebut menurut Hasto sangat diperlukan untuk membangun hal-hal yang memperkuat nilai kesatuan dan persatuan.‎ "Pembelajaran sejarah ini supaya kita menatap masa depan dengan sejarah itu. Dan terbukti lah Pancasila yang menyatukan kita bersama," ungkapnya.‎

Dengan itu, Hasto menekankan bahwa isu musiman menjelang peringatan peristiwa G30S/PKI bisa ditanggapi secara bijak. Yakni belajar dari masa lalu untuk kemudian melakukan langkah-langkah rekonsiliasi untuk menatap masa depan.

"Kenapa kemudian dari dalam diri kita sendiri, selalu melihat masa lalu dan kemudian tidak merancang proses rekonsiliasi untuk masa depan bagi anak cucu kita," pungkasnya.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up