JawaPos Radar

Soal Penghentian Film G30S/PKI, Begini Kata Kubu Jokowi

28/09/2018, 13:59 WIB | Editor: Kuswandi
PKI
Diorama Museum Penghianatan PKI (Reyn Gloria/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin meminta agar polemik film G30S/PKI tak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Maruf Amin, Aria Bimo menegaskan, keputusan pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI dibuat oleh Yunus Yosfiah, mantan Menteri Penerangan, yang kini tercatat sebagai tim pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"‎Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh menteri penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang Letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasehat timses Prabowo," ujar Aria Bima di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (28/9).

‎Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, saat ini ada kampanye hitam yang disebarkan bahwa pemerintahan Jokowi berada dibalik keputusan pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI.

Menurut Bimo, pemerintahan Jokowi hanya mengikuti sikap pemerintahan sebelumnya yang melarang pemutaran film G30S/PKI.

"Yunus menghentikannya karena dalam film itu, seolah-olah kawasan Halim Perdanakusuma, yang pernah menjadi Markas TNI AU, adalah tempat menyeramkan," katanya.

Waktu itu, penghentian diputuskan juga oleh Juwono Sudarsono, saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Para menteri itu menginginkan hal yang menyangkut masalah sejarah, perlu dilakukan peninjauan ulang agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Megawati atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono," tegasnya.

Penghentian itu, lanjut Aria, sama seperti yang dilakukan terhadap film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap terlalu menonjolkan peran Soeharto. Padahal, ada peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX yang tidak ditonjolkan. Hal itupun juga ditindaklanjuti oleh Menteri Juwono Sudarsono.

Dilanjutkan Aria Bima, sangat tidak mendidik bila saat ini dibangun sebuah kampanye hitam yang menyudutkan bahwa seolah penghentian ini dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Dan dikapitalisasi seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran film G30S itu. Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar," ungkapnya.

Menurut Bimo, Presiden Jokowi tidak melarang masyarakat untuk menonton G30S/PKI. Bahkan Jokowi menginginkan film itu diproduksi ulang sesuai dengan perkembangan jaman.

"Jadi Pak Jokowi membolehkan menonton dan membuat film (dengan tema) yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film, termasuk film Serangan Umum 1 Maret," pungkasnya.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up