JawaPos Radar

Benturkan Aturan Pemerintah, Gembong Peringatkan Anies Soal Reklamasi

28/09/2018, 11:35 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Benturkan Aturan Pemerintah, Gembong Peringatkan Anies Soal Reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pulau reklamasi teluk Jakarta. (Yesika Dinta/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Dalam melakukan aksi penghentian reklamasi 13 pulau di Teluk Utara Jakarta, ternyata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai segudang pro dan kontra. Salah satunya datang dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Gembong melihat keputusan Anies mencabut ijin reklamasi Pantai Utara berbenturan dengan aturan di Pemerintahan Pusat. Menurutnya, Anies tidak memperhatikan bahkan melangkahi aturan dari tingkat atas.

Pelaksanaan reklamasi tertuang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Untuk kebijakannya dalam mencabut izin 13 pulau beberapa waktu yang lalu, Gembong khawatir Anies telah melawan aturan tersebut.

"Prinsipnya saya sekadar mengingatkan saja kepada Pak Anies, kalau aturan pemerintah pusat mengizinkan kemudian pemerintah daerah membatalkan berarti berbenturan kan. Kan gitu," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Dalam pertimbangan kebijakan kontroversial tersebut, Anies mengaku memang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi, Gembong meyakinkan Anies harus berhati-hati dalam menjalankan kebijakan.

"Soal reklamasi kan lintas departemen bukan hanya satu unit. Jadi perlu ada sinergisitas kebijakan. Pak Anies harus hati-hati jangan sampai membuat kebijakan yang kontraproduktif," tegasnya.

Terkait pertemuan Anies dan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang tidak terdengar kabarnya. Gembong pun menunggu agar respon masyarakat tidak membuat Anies pusing.

"Kita belum tahu lah hasil-hasil dari rekomendasinya Kementerian LHK. Doa saya mudah-mudahan tidak menimbulkan kegaduhan," tandasnya.

Untuk diketahui, adapun 13 pulau yang masih belum dibangun adalah Pulau A, B, dan E (PT. Kapuk Naga Indah), Pulau I, J, dan K (PT. Pembangunan Jaya Ancol), Pulau M (PT. Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (PT. Jakarta Propertindo), Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta), Pulau H (PT. Taman Harapan Indah), dan Pulau I (PT. Jaladri Kartika Pakci).

Sedangkan, empat pulau yang sudah dibangun, yaitu Pulau C dan D (PT. Kapuk Naga Indah), Pulau N (PT. Pelindo II) dan Pulau G (PT. Muara Wisesa Samudra) akan diatur tata ruang dan pengelolaannya sejalan dengan kepentingan masyarakat.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up