JawaPos Radar

Pemkot Malang Berencana Batasi Kantong Plastik untuk Kurangi Sampah

27/09/2018, 18:38 WIB | Editor: Dida Tenola
Pemkot Malang Berencana Batasi Kantong Plastik untuk Kurangi Sampah
Ilustrasi TPA Supit Urang sudah tidak bisa menampung volume sampah di Kota Malang. (Fisca Tanjung/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal membuat regulasi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Nantinya, kebijakan tersebut akan tertuang pada Peraturan Walikota (Perwali).

Saat ini, setidaknya ada sebanyak 500 ton sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas satu-satunya TPA di Kota Malang ini.

Berdasarkan data, dalam kurun waktu sehari, setiap warga Kota Malang menghasilkan rata-rata 900 gram sampah. Dengan komposisi 70 persen sampah organik dan 30 persen sampah anorganik. Namun selama ini pengolahan sampah, masih belum maksimal. Terutama karena belum tersedianya tempat pengolahan sampah.

Oleh sebab itu, Pemkot Malang berupaya untuk mengurangi volume sampah. Yakni dengan mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik yang termasuk sampah anorganik.

Kepala Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Rahmat Hidayat mengatakan, saat ini Perwali sedang diproses di Bagian Hukum Pemkot Malang. "Bulan depan Perwali ditandatangi dan disosialisasikan," ujarnya, Kamis (27/9). 

Nantinya Perwali itu akan mengatur swalayan modern dalam menggunakan kantong plastik bagi konsumennya. "Pelaku usaha diberi pilihan, mereka bikin kantong plastik yang mudah diurai ramah lingkungan atau membuat kantong permanen. Sehingga penggunaan kantong plastik biasa dilarang," paparnya.

Sebenarnya kebijakan pengurangan kantong plastik sempat ramai tahun 2016 lalu. Saat itu, bagi konsumen yang menggunakan kantong plsastik diwajibkan membayar Rp 200. Namun kebijakan itu kemudian tidak berjalan lama.

"Saat itu yang ditonjolkan justru isu dari biaya yang dibebankan pada konsumen menggunakan kantong plastik. Sehingga isu lingkungannya hilang. Kami kembali menggaungkan tujuan pengurangan sampah plastik melalui Perwali ini," terang pria yang juga inisiator Bank Sampah Malang ini. 

Kebijakan ini awalnya hanya akan diberlakukan pada swalayan modern. Namun jika berhasil, maka aturan ini juga akan diberlakukan di pasar-pasar tradisional. DLH Kota Malang juga telah berkomunikasi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang untuk menerapkan program ini. "Saya yakin para pengusaha perbelanjaan mendukung, karena saat ini perusahan pro lingkungan punya nilai yang tinggi," kata Rahmat. 

Kebijakan ini akan berlaku efektif tahun depan. Pasalnya setelah ditandatangai Wali Kota, pengusaha punya waktu tiga bulan untuk menyesuaikan diri. Setelah diberlakukan, Pemkot Malang akan melakukan pendataan bagi perusahaan yang menjalankan ataupun tidak menjalankan program ini.

Bahkan, akan ada sanksi moral bagi pengusaha yang tidak menjalankannya. Yakni berupa pengumuman pada masyarakat. "Sehingga masyarakat tahu mana pengusahan yang patuh," tegasnya. 

 

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up