JawaPos Radar

Akhir 2018, 51 Persen Saham Freeport Resmi Jadi Milik RI

27/09/2018, 17:52 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Akhir 2018, 51 Persen Saham Freeport Resmi Jadi Milik RI
Akhir 2018, 51 persen saham Freeport resmi jadi milik RI (Miftahul Hayat/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan Sales and Purchase Agreement (SPA). Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum.

Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

Dengan demikian, jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir 2018.

Akhir 2018, 51 Persen Saham Freeport Resmi Jadi Milik RI
Kesepakatan Freeport beri 51 persen saham di akhir 2018 (Hana Adi/JawaPos.com)

"Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun sampai 2041." kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9).

"Kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun," tambahnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target. Dia menilai upaya tersebut perlu diapresiasi.

Dia menjelaskan, dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

"Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas," katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya akan memberikan dukungan melalui kebijakan fiskal yang diberikan kepada semua pihak, termasuk Freeport. Hal ini dilakukan untuk mendukung kepastian investasi raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Dalam mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI. Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka dapat dipastikan bahwa PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku," jelas Sri Mulyani.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan dalam hal pengelolaan lingkungan, PTFI saat ini sementara menyusun roadmap penanganan masalah lingkungan yang merupakan peta jalan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh di wilayah PTFI.

"Kami terus melakukan pembinaan dan evaluasi untuk memastikan terjaganya keberlanjutan dari lingkungan terdampak area tambang." tandasnya.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi G. Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson, disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri LHK Siti Nurbaya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up