JawaPos Radar

Rommy Garansi PPP Tidak Lakukan Politik Identitas Selama Masa Kampanye

Yang Tidak Tanda Tangan Disindir

27/09/2018, 17:24 WIB | Editor: Ilham Safutra
Rommy Garansi PPP Tidak Lakukan Politik Identitas Selama Masa Kampanye
Ketua Umum PPP Romahurmuziy (tengah) (Imam Husein/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Pemilu 2019 diharapkan berlangsung secara damai. Partai politik (parpol) sangat dituntut menunjukkan harapan tersebut. Hanya saja pada acara deklarasi kampanye damai yang digelar KPU, Minggu (24/9) lalu, masih ada parpol atau elitenya yang belum menandatangani prasasti tersebut.

Sikap parpol yang belum menandatangani prasasti kampanye dampai itu mendapat sindiran dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.
"Beberapa hari lalu sudah ditandatangani komitmen kampanye damai yang juga dihadiri oleh Bapak Presiden. Juga ditandatangani oleh seluruh pimpinan atau pun partai politik. Tapi ada yang tidak tanda tangan," ujar pria yang akrab disapa Rommy itu di Rapimnas PPP, Pondok Gede, Jakarta, Kamis (27/9).

Diketahui, deklarasi kampanye damai itu digelar oleh KPU di Lapangan Monas. Para petinggi parpol melakukan penandatangani prasasti damai. Semua parpol yang hadir mendukung adanya kampanye positif. Kampanye tersebut tidak memainkan isu-isu negatif seperti suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Rommy melanjutkan, PPP selama menjalani proses Pemilu 2019 tidak akan mengunakan kampanye negatif. Komitmen itu digaransi oleh anggota Komisi XI DPR tersebut di depan Presiden Jokowi. "Saya jamin PPP tidak menggunakan politik identitas," katanya.

Menurut dia, semua pihak dan juga para elite parpol menginginkan kampanye yang bersih. Jauh dari politik identitas yang berpotensi menimbulkan perpecahan masyarakat.

"Semuanya memiliki komitmen yang sama untuk kampanye damai. Menjauhkan diri dari hoaks, fitnah. Menjauhi dari politik identitas," tandasnya.

Diketahui, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku partainya belum menandatangani prasasti kampanye damai.

Ferdinand berpendapat, tidak ada imbauan dari KPU kepada Partai Demokrat untuk segara mendatangani prasasti kampanye damai tersebut.

Dia berkilah, lebih baik ketua umum partainya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mendatangani prasasti itu ketimbang ikut tanda tangan tapi ada pihak yang melanggar aturan kampanye damai.

‎Adapun pada saat perhelatan kampanye damai yang diselenggarakan KPU, SBY meninggalkan lokasi. Hal itu karena SBY berpapasan dengan rombongan massa pendukung Jokowi-Ma’aruf Amin yang ramai mengenakan atribut kampanye.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up