JawaPos Radar

Bobot dan Potensi Massa Keluarga Gus Dur

Oleh Ahmad Khoirul Umam*

27/09/2018, 15:43 WIB | Editor: Ilham Safutra
Bobot dan Potensi Massa Keluarga Gus Dur
Keluarga Gus Dur menyambut kedatangan cawapres Ma'ruf Amin. (Miftahulhayat/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Teka-teki keberpihakan politik keluarga Presiden Keempat RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur akhirnya terkuak. Yenny Wahid, yang selama ini menjadi simbol perjuangan politik keluarga Gus Dur akhirnya menyatakan sikap.

Mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Padahal, sebelumnya, pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sempat mengklaim bahwa Yenny telah bersedia merapat dan masuk ke dalam posisi teras tim sukses mereka.

Bobot dan Potensi Massa Keluarga Gus Dur
Ilustrasi: Keluarga Gus Dur sudah menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Mengapa restu politik keluarga Gus Dur menjadi rebutan kedua kubu capres? Sebab, keluarga Gus Dur sebagai pemegang kendali brand ''politik Gusdurian'' dianggap memiliki basis massa yang cukup kuat di kalangan nahdliyin kultural.

Bahkan, posisi politik Yenny yang cenderung berseberangan dengan kekuatan mainstream politik nahdliyin, terutama mereka di jajaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dianggap sebagai ''pintu masuk'' untuk mengapitalisasi kekuatan politik nahdliyin yang berada di luar gerbong PKB serta di luar struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU).

Selain itu, keluarga Gus Dur bisa menjadi pintu masuk untuk mengambil hati kelompok-kelompok minoritas, terutama komunitas Tionghoa yang memang dekat dengan Gus Dur, sebagai pejuang hak-hak minoritas, multikulturalisme, dan demokrasi di negeri ini.

Karena itu, wajar jika restu politik keluarga Gus Dur sangat diperebutkan. Sebab, bobot politik dan potensi massa yang dihasilkan juga cukup menjanjikan untuk proses pemenangan capres-cawapres mendatang.

Dukungan kekuatan politik Gusdurian ini jelas memperkukuh soliditas dukungan politik terhadap Jokowi-Ma'ruf. Keputusan Yenny Wahid tersebut juga menegasikan kekhawatiran serta spekulasi akan terbelahnya suara nahdliyin dalam Pilpres 2019. Spekulasi tersebut muncul setidaknya karena dua hal.

Pertama, terbatasnya komunikasi politik antara keluarga Ciganjur dan kekuatan mainstream politik nahdliyin, terutama PKB, membuka harapan bagi pasangan Prabowo-Sandi untuk mengapitalisasi situasi itu sebagai peluang untuk berebut dukungan suara komunitas nahdliyin. Terlebih, suami Yenny yang juga politikus Partai Gerindra diharapkan bisa menjembatani komunikasi politik tersebut.

Kedua, dalam bursa capres-cawapres sebelum 10 Agustus lalu, keluarga Gus Dur termasuk yang cukup lantang menyuarakan nama Prof Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang juga menteri pertahanan pada era pemerintahan Gus Dur. Jika nama Mahfud terpilih sebagai cawapres Jokowi, akan terbuka celah bagi keluarga Gus Dur, terutama Yenny, untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Ketika berhasil berada di pusaran kekuasaan, tidak sulit bagi perempuan alumnus Harvard University itu untuk membangun basis kekuatan politik baru sebagai salah satu ''pemilik lama saham politik'' di PKB. Jika kekuatan politik tersebut berhasil dikonsolidasikan dengan matang, Yenny sangat berpeluang menantang (challenge) legitimasi kepemimpinan Muhaimin Iskandar di PKB, sebuah mesin politik nahdliyin ''besutan tangan dingin'' Gus Dur.

Kendati demikian, dua spekulasi lama tersebut tidak terjadi. Langkah Jokowi akhirnya ''dibelokkan'' oleh manuver kekuatan politik besar yang juga membawa gerbong besar nahdliyin untuk memilih KH Ma'ruf Amin. Lalu, mengapa pilihan itu jatuh ke Jokowi-Ma'ruf?

Pertama, Yenny dan kekuatan politik Gusdurian, tampaknya, mencoba berhitung cukup cermat untuk melihat kubu mana yang paling potensial menang. Hingga saat ini, belum ada satu pun lembaga survei kredibel yang bisa menunjukkan adanya peningkatan progresif dan signifikan dari elektabilitas Prabowo-Sandi untuk mengimbangi elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

Selain itu, jika tidak berada di kubu Jokowi, Yenny dan kekuatan Gusdurian akan berhadapan secara diametral dengan kekuatan politik nahdliyin. Hal itu sangat tidak produktif untuk masa depan politik Yenny. Selain itu, tokoh yang diusung kali ini adalah KH Ma'ruf Amin, figur yang sempat menjabat rais am PB NU atau pimpinan tertinggi dengan kekuatan legitimasi moral yang kuat dalam struktur NU.

Jika merujuk pada tradisi sami'na wa ato'na di lingkungan santri, sebagaimana diajarkan dalam kitab Ta'lim Mutaallim yang populer diajarkan di kalangan pesantren Nusantara, menghormati guru, orang tua, atau kiai adalah sebuah kewajiban mutlak. Dalam konteks politik, pesan itu bisa diterjemahkan bahwa bagi kalangan santri, memenangkan Kiai Ma'ruf dalam Pilpres 2019 adalah kewajiban tak terelakkan.

Kedua, selain kalkulasi ekonomi-politik, keberpihakan kekuatan politik Gusdurian ini mencerminkan nilai-nilai egalitarianisme, multikulturalisme, dan penghormatan terhadap kelompok minoritas yang selama ini diusung Gus Dur. Keberadaan Ma'ruf Amin sebagai representasi kiai selaku jangkar moral-politik umat diharapkan membawa nuansa politik kebangsaan sebagai arus utama dalam kompetisi politik mendatang.

Namun, bisa saja pembacaan politik di atas luput dalam memotret motivasi dan arah kekuatan politik Gusdurian. Sebab, filosofi politik Gus Dur sering kali ditandai dengan manuver yang bersifat unpredictable.

Gus Dur sendiri santai jika masyarakat bingung membaca manuver-manuver politiknya. Satu pesan Gus Dur yang harus diingat, ''Begitu saja kok repot!'' 

*) Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina; peneliti di Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jakarta

(*/c5/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up