JawaPos Radar | Iklan Jitu

Soal Korupsi Masal DPRD Malang, ICW: Parpol Lalai Benahi Kader

15 September 2018, 14:00:59 WIB | Editor: Estu Suryowati
Soal Korupsi Masal DPRD Malang, ICW: Parpol Lalai Benahi Kader
Peneliti ICW Almas Sjafrina dalam diskusi bertajuk 'Mengapa DPRD Korupsi Beramai-ramai?', di Mentang Jakarta Pusat, Sabtu (15/9). (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Menanggapi hal itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai partai politik (parpol) kurang serius melakukan pembenahan kader.

Hal tersebut disampaikan peneliti ICW Almas Sjafrina dalam diskusi bertajuk 'Mengapa DPRD Korupsi Beramai-ramai?', di Mentang Jakarta Pusat.

"Belum ada pembenahan serius mencegah korupsi di legislatif. Pembenahan sistem dari akar masalahnya ada pada di reformasi parpol. Belum ada pembenahan di parpol tersebut," ujarnya pada Sabtu (15/9).

Menurut Almas, salah satu penyebab masih banyaknya kasus korupsi dikarenakan adanya mahar politik. Ini, kata dia, sangat erat berkaitan dengan proses rekrutmen kader, pun pemenangan dalam pemilu.

"Bukan pemilunya yang mahal. Tapi (parpol gunakan) cara ilegal untuk memenangkan (calon yang diusungnya). Misalnya kalau di kepala daerah mahar politik," imbuhnya.

Mahar politik ini sebut Almash membuat sistem pencalonan, seperti figur yang maju pada pemilu legislatif (pileg), terkesan instan. Artinya, belum pernah bekerja pada ranah publik dan tidak diketahui rekam jejaknya, tapi tahu-tahu diikutsertakan dalam pemilu.

"Akhirnya, muncul kampanye instan. Pencalonan instan tapi belum kerja ke publik, atau belum bisa menjawab persoalan rakyat," pungkasnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up