JawaPos Radar | Iklan Jitu

Putusan Gugatan PKPU

Eks Koruptor Diperbolehkan Nyaleg, Perludem: Ditunggu Komitmen Parpol

14 September 2018, 21:58:42 WIB | Editor: Kuswandi
Mahkamah Agung
Ilustrasi: Mahkamah Agung (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini merasa prihatin atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20/2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak menjadi bakal calon legislatif.

“Kami terkejut dan kaget (MA membatalkan PKPU 20/2018),” kata Titi dalam keterangannya, Jumat (14/9).

Menurut Titi, sejumlah pihak yang mendukung PKPU 20/2018 pada awalnya memilki harapan besar kepada lembaga peradilan untuk dapat menyetujui para mantan terpidana tersebut tidak ikut dalam kontestasi Pemilu 2019.

“Tadinya kami punya harapan besar MA akan progresif dan mampu melihat secara utuh semangat dan ruh PKPU ini dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan antikorupsi,” paparnya.

Kendati MA membatalkan aturan tersebut, kata Titi, pihaknya mengapresiasi sikap KPU yang sudah berupaya maksimal mewujudkan pemilu bersih dengan memastikan caleg mantan napi korupsi tidak dicalonkan oleh partai politik.

“Bolanya sekarang ada di parpol. Kalau pun caleg mantan napi korupsi dapat karpet merah dari MA dan diloloskan Bawaslu, maka selama parpol komitmen tidak akan mencalonkan mereka, maka mereka pun tidak akan bisa jadi caleg dan muncul di surat suara apalagi sampai menang pemilu,” paparnya.

Oleh karena itu, Titi berharap parpol dapat komitmen tidak mnecalonkan napi mantan koruptor. Ini semata agar Indonesia bersih dari perkara koupsi. “Jadi saatnya pemilih menagih dan menilai komitmen parpol yang sudah mereka sepakati dalam pakta integritas mereka dengan KPU ataupun Bawaslu,” pungkasnya.

Sebelumnya, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut diperbolehkan nyaleg.

"Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” ujar Suhadi saat dikonfirmasi, Jumat (14/9).

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up