JawaPos Radar

Soal Nasib Gugatan PKPU oleh Eks Koruptor

MA: Paling Lambat 30 Hari ke Depan

11/09/2018, 19:05 WIB | Editor: Kuswandi
MA
Gedung Mahkamah Agung (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah membentuk majelis hakim untuk memutus gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor maju sebagai calon legislatif (caleg).

"Ya sudah dibentuk, kita tinggal tunggu saja bagaimana keputusan majelis yang bersangkutan," kata Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/9).

Menurut Suhadi, majelis hakim yang memutus PKPU 20/2018 dibentuk dari kamar tata usaha negara. Nanti mereka menilai apakah mantan koruptor tetap tidak diperbolehkan menjadi caleg pada Pemilu 2019.

"Itu kewenangan majelis untuk membahasnya," ujarnya.

Kendati demikian, MA akan memutus selambat-lambatnya 30 hari sesudah dibentuknya tim majelis hakim. "Paling lambat 30 hari setelah terbentuknya majelis.

Sebelumnya, MA telah menerima sejumlah laporan dari eks narapidana korupsi yang menggugat PKPU setelah diresmikan oleh Kemenkumham.

PKPU itu digugat oleh enam orang mantan narapidana korupsi ke MA, antara lain Wa Ode Nurhayati (kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah), lalu Sarjan Tahir (kasus korupsi alih fungsi hutan Banyuasin, Sumatera Selatan).

Kemudian Darmawati Dareho (korupsi pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur), juga Patrice Rio Capella (kasus suap Gubernur Sumatra Utara), Al Amin Nur Nasution (kasus korupsi alih fungsi lahan dan peralatan Departemen Kehutanan) dan Muhammad Taufuk (kasus korupsi di KPUD DKI Jakarta).

Bahkan para mantan napi koruptor itu pun mengambil langkah lain untuk menentukan nasibnya. Seperti M. Taufik melakukan gugatan ke Bawaslu dan akhirnya lolos sebagai peserta caleg. Namun keputusan Bawaslu masih tertahan hingga menunggu putusan MA.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up