JawaPos Radar

Soal Korupsi 41 Anggota DPRD Malang, Ini Kata Dirjen Otoda

07/09/2018, 15:35 WIB | Editor: Budi Warsito
Soal Korupsi 41 Anggota DPRD Malang, Ini Kata Dirjen Otoda
Dirjen Otoda Kemendagri, Soni Sumarsono disela-sela, Sertijab di kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (7/9). (Syahrul Ramadan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendageri), Soni Sumarsono menginstruksikan, agar pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, mempercepat proses Pergantian Antar-waktu (PAW) 41 anggota DPRD kota Malang yang tersandung kasus korupsi.

Puluhan anggota DPRD itu sebelumnya, resmi ditetapkan sebagai tersangka, terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

"Pada prinsipnya, pemerintahan tidak boleh berhenti. Tidak boleh ada kemandekan, sedetikpun. Maka pemerintahan harus berjalan. Kemacetan di pihak legislatif tidak harus membuat pelayanan publik terhenti. Itu prinsipnya," tegas Sumarsono di kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (7/9).

Pemerintah, melalui arahan Kemendagri ditegaskan Sumarono, memerintahkan kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, untuk segera mempercepat proses PAW terhadap seluruh angggota DPRD yang terjerat kasus hukum.

"Empat puluh satu jabatan itu, harus segera di isi di DPRD melalui mekanisme PAW. Apa bila ini mulus, maka proses pemerintahan di Malang akan normal kembali. Ini bukan percepatan, tapi sangat-sangat dipercepat. Jadi SK yang biasanya diterbitkan dalam seminggu, harus jadi dalam sehari," tegas Sumarsono lagi.

Pun apabila PAW ini tidak berjalan karena faktor seperti konflik-konflik internal, hingga quorum tidak pernah tercapai karena paripurna, maka seluruh agenda peraturan daerah (Perda) melalui APBD, kemudian akan diterbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali).

"Perwali sah saja, selama dikawal sama Gubernur, disahkan oleh Gubernur. Itu biasa, beberapa APBD selama ini kalau mandek, kita menggunakan Perwali yang dikawal oleh Gubernur," jelasnya.

Kemendagri ditambahkan Sumarsono, akan tetap mengawal semua proses yang dilakukan oleh Gubernur, dalam penyelesaian persoalan yang ada di Malang.

Gubernur Jatim, Soekarwo, sebelumnya menggelar pertemuan tertutup dengan Pelaksanaan Tugas (Plt) Wali Kota Malang, Sutiaji serta para pimpinan partai politik. Hasilnya, PAW secara kilat terhadap 41 anggota DPRD Kota Malang bakal dilakukan pada Senin, (10/9) mendatang.

(rul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up