JawaPos Radar

Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi Dapat Pesan Khusus dari KPK, Ini Isinya

06/09/2018, 01:50 WIB | Editor: Kuswandi
Eddy Rahmayadi, Ridwan Kamil
Gubernur Sumut Eddy Rahmahyadi (kanan), bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil (kiri), usai melakukan pertemuan tertutup bersama pimpinan dan sejumlah pejabat KPK, di Jakarta, Rabu (5/9) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi mengaku kalau dirinya mendapat pesan khusus. Eddy mengatakan, pimpinan KPK berpesan agar korupsi massal yang terjadi di Sumatera Utara tak terulang kembali.

"Ya itu dia, (KPK pesan) agar (korupsi massal) tidak terjadi lagi," kata Eddy kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9).

Atas pesan tersebut, sebagai kepala daerah yang baru dilantik, Eddy Rahmayadi berharap bahwa di bawah kepemimpinannya, korupsi berjamaah yang menyeret puluhan anggota DPRD Provinsi Sumut tak akan terjadi lagi. "Mudah-mudahan tidak lagi (korupsi massal)," ungkapnya.

Sedangkan, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengaku sudah punya program yang akan difokuskan pada 100 hari pertama di masa kepemimpinannya. Hal itu yakni fokus dalam pembenahan sistem perizinan di Sulawesi Selatan.

"Program 100 hari kita, kita akan benahi perizinan. Semua yang masih rumit akan kita permudah, mudahkan supaya izin tidak berbayar. Bisa diselesaikan dalam waktu cepat," ungkap Nurdin pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9).

Orang nomor satu di Sulawesi Selatan itu mengaku, dari hasil pertemuannya bersama petinggi lembaga antirasuah, ada beberapa masukan yang diberikan oleh KPK. Masukan itu, disebut Nurdin tentu sangat berguna untuk perbaikan di daerahnya.

"Sebagai Gubernur baru sudah disampaikan beberapa. Hal yang harus kita antisipasi terutama yang rawan korupsi itu menjadi penekanan tadi oleh Ketua KPK. Kedua dari teman Gubernur juga menyampaikan persoalan yang dihadapi. Terutama dalam hal penganggaran perencanaan dan sudah disampaikan tentang penetapan APBD. Jangan lagi ada yang namanya uang ketok palu. Itu hati-hati," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga mengaku tak pernah sekali memberikan apapun demi pengesahan anggaran di DPRD Bantaeng selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Sebabnya, masyarakat butuh contoh dari pemimpinnya sendiri.

"Hampir 10 tahun di Bantaeng itu tidak pernah kami lakukan. Kenapa? Karena mulai dari proses perencanaan, penganggaran semua berorientasi pada kepentingan rakyat. Kita tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi kalau mau diketok ya silakan. Kalau tidak ya, mau diapain. Kalau semua pemimpin daerah bisa diteladani dan menjadi pemimpin yang punya trust, integritas, punya rasa malu itu penting, dan investasi akan mengikuti," tutupnya.

Sebagai informasi, KPK bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan sejumlah kepala daerah yang baru dilantik mengadakan pertemuan guna melakukan pencegahan korupsi di daerah. Ada delapan kepala daerah yang ikut dalam pertemuan pasca mereka dilantik.

Para Gubernur dan Wakil Gubernur itu adalah Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulsel), Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jateng), I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua), Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jabar), Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalbar), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sultra), dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumut). Sementara Gubernur NTT Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi tak hadir dalam pertemuan ini.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up