JawaPos Radar | Iklan Jitu

Tiga Saksi Dugaan Korupsi di Bengkalis Mangkir dari Panggilan KPK

03 September 2018, 23:35:59 WIB | Editor: Budi Warsito
Tiga Saksi Dugaan Korupsi di Bengkalis Mangkir dari Panggilan KPK
Ilustrasi KPK (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemanggilan terhadap tiga saksi dalam dugaan korupsi proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (3/9).

Ketiga saksi itu adala, Syarifuddin, mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU Bengkalis pada masa itu; Mariyanto karyawan PT Citra Gading Asritama (CGA) dan Heru Kuncoro staf di PT Widya Sapta Contractor (WSC).

"Mereka akan diperiksa untuk saksi MNS (Muhammad Nasir). Tapi ketiganya tidak hadir," ungkap Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPM RI, Yuyuk Andriati, Senin (3/9) malam.

Atas tidak hadirnya tiga saksi tersebut, makan akan dilakukan penjadwalan ulang. Untuk saksi Syarifuddin kata Yuyuk, akan dilakukan pemanggilan ulang. Sedangkan dua saksi dari pihak swasta yaitu Mariyanto dan Heru Kuncoro, saat ini belum diketahui alasan ketidakhadirannya. "Penyidik belum memperoleh informasi terkait ketidakhadiran kedua ini," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah saksi sudah diperiksa oleh lembaga antirasuah ini. Seperti Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Ia diperiksa pada Kamis (7/6) lalu di Mako Brimobda Polda Riau.

Selain Amril Mukminin, KPK menyebut ada tiga orang lagi yang diperiksa hari itu. Tetapi ketiga saksi itu tidak diketahui. Saat itu, Amril disebut-sebut menerima aliran dana dari sejumlah perusahaan terkait proyek yang ada di Bengkalis. Namun, dia membantahnya. Dia mengaku tak ada menerima aliran dana tersebut.

"Ya, belum ada (terima aliran dana)," ujarnya waktu itu. Hal ini kata dia, menjadi salah satu pertanyaan penyidik KPK saat diperiksa. "Ya, ada beberapa pertanyaan lah," katanya waktu itu.

Intinya kata mantan Anggota DPRD Bengkalis ini, pertanyaan penyidik soal proyek jalan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih. Mulai dari proses penganggaran, hingga pembangunan fisik. Tapi enggan dia menjelaskan apa saja poin-poin yang ditanyakan.

"Nanti, nanti lah ya. Enggak tahu saya. Ada ditanyakan (soal pembangunan jalan itu oleh penyidik KPK)," ujarnya.

Diketahui, Amril adalah anggota DPRD Bengkalis 2009-2014. Pada masa itulah penganggaran proyek jalan itu dilakukan. Sehingga, pemeriksaan Amril ini juga terkait keterlibatannya dalam kongkalikong penganggaran proyek itu. 

"(KPK bertanya), saya jadi anggota dewan, ya kata saya. Tapi saya enggak apakan anggaran (tidak ikut dalam penyusunan anggaran)," sebutnya berlalu.

Sebelum diperiksa, KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Amril. Disana, KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp 1,9 miliar. Uang itu,  disebut-sebut adalah uang hasil korupsi. Disinyalir uang itu adalah uang suap yang diterima dari sebuah perusahaan. Dia pun membantahnya. "Enggak, enggak dari perusahaan," sebut dia.

Dia berkilah, bahwa itu adalah uang miliknya. Bukan uang dari hasil korupsi. Katanya, uang itu bersumber dari hasil usaha miliknya. "Ya, saya kan ada usaha. Itu adalah uangnya," katanya.

Ditanya juga mengapa uang itu disimpan di rumah dinas (rumdis) dan tak disimpan di rumah pribadi atau bank. Dia menyebut, uang itu lebih aman disimpan di rumdis. "Lebih aman di rumah dinas daripada rumah pribadi kan," katanya.

Pemeriksaan Bupati Bengkalis saat itu dilakukan untuk mengkonfirmasi informasi dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan terkait sejumlah proyek di Bengkalis.

Di samping itu, pemeriksaan Bupati Bengkalis sebagai saksi, untuk mengkonfirmasi asal usul uang Rp1,9 miliar yang ditemukan di rumah dinasnya.

Sebelumnya, penyidik KPK juga telah memeriksa beberapa saksi di Mako Brimob Polda Riau. Pada Rabu (6/6) lalu. Ada tujuh orang saksi yang diperiksa. Antara lain, tiga anggota DPRD Bengkalis dan selebihnya adalah PNS. Dua dari tiga anggota DPRD Bengkalis itu, adalah Suhendri Asnan, dan Kaderismanto, Wakil Ketua DPRD Bengkalis. Mereka sama-sama kader PDIP.

Pada Selasa (5/6), penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan delapan orang saksi di Mako Brimob Polda Riau. Mereka semua adalah dari pihak Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Salah satu yang diperiksa adalah Syarifuddin, Kabid Cipta Karya Dinas PU Bengkalis, pada masa itu.

Diketahui, dalam proyek ini, KPK sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Dinas PU Bengkalis yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kota Dumai dan rekanan Hobby Siregar selaku Direktur Utama PT MRC.

Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, ini merupakan proyek peningkatan jalan sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter. Dianggarkan dengan dana APBD 2013-2015 sebesar Rp494 miliar. Proyek ini ditaksir merugikan negara sekitar Rp80 miliar.

Sebelumnya KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Di sana, ditemukan uang Rp1,9 miliar.

KPK juga melakukan penggeledahan Kantor DPRD Bengkalis, dan  Kantor Dinas PU Bengkalis. Di Dumai, KPK menggeledah Kantor Sekda Dumai, Kantor LPSE dan rumah subkontraktor di Dumai.

KPK turut menggeledah kantor kontraktor di Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Tenayan Raya dan di Kecamatan Marpoyan Damai. Dari penggeledahan, KPK sudah mengamankan banyak dokumen terkait proyek jalan tersebut.

(ica/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up