JawaPos Radar

Kasus OTT Hakim

MA Tetap Promosikan Ketua dan Wakil Ketua PN Medan

30/08/2018, 12:39 WIB | Editor: Imam Solehudin
OTT Hakim Medan
(Kiri Ke Kanan) Kabiro Hukum MA Abdullah dan Juru Bicara MA Suhadi saat memberikan keterangan pers di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/8). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan proses promosi atau rotasi untuk Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo tetap akan dilakukan. Marsuddin akan dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, sementara Wahyu menjadi Ketua PN Serang.

Sekalipun demikian, MA terlebih dahulu akan menunggu proses penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

"Jadi penundaan promosi untuk Ketua dan Wakil Ketua PN Medan menunggu dua proses, yakni dari KPK dan juga MA bersamaan dengan KY," kata juru bicara MA Suhadi saat memberikan keterangan pers di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/8).

Suhadi menjelaskan, meski KPK tidak menetapkan Marsuddin dan Wahyu sebagai tersangka, proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik lembaga antirasuah tetap dilakukan.

"Penyelidikan adalah mencari ada peristiwa atau tidak. Kalau ada peristiwa hukum maka penyelidik itu berusaha bisa ditingkatkan penyidikan atau tidak," ujar Suhadi.

Sementara itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh MA dan KY untuk memeriksa adanya pelanggaran kode etik hakim atau tidak. "Apakah ini melanggar kode etik atau tidak, ini kewenangan MA dan KY," ucap Suhadi.

Setelah dua proses tersebut selesai, nantinya MA melalui website MA akan memberitahu publik bahwa Marsuddin dan Wahyu mendapat promosi karier.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dari kasus dugaan suap tekait penanganan perkara korupsi di PN Medan.

Empat tersangka itu yakni hakim ad hoc Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Merry Purba, panitera pengganti PN Medan Helpandi, Direktur PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan Hadi Setiawan selaku orang kepercayaan Tamin. Namun, Hadi saat ini masih dalam pengejaran KPK.

KPK menduga, Merry menerima suap sebesar SGD 280 ribu dari Tamin, selaku terdakwa korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara. Uang tersebut diberikan kepada Merry, untuk mempengaruhi putusan majelis hakim pada perkara yang menjerat Tamin.

Merry adalah salah satu anggota majelis hakim yang menangani perkara Tasmin. Sementara ketua majelis hakim perkara tasmin adalah Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (27/8), Mery menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat dari hakim lainnya. Tamin sendiri divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, serta uang pengganti Rp132 miliar.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan uang pengganti Rp132 miliar.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up