JawaPos Radar

Tegas Tak Dukung Jokowi, Yusril: 'Koalisi Keumatan' itu Fatamorgana

12/08/2018, 22:07 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra menilai sudah saatnya ulama menggelar Ijtimak jilid ke dua. (Issak/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut para ulama yang telah mengikuti Ijtimak Ulama di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta pada bulan lalu tengah dilema. Bukan tanpa alasan, saat ini parpol yang terhimpun dalam 'koalisi umat'—Partai Gerindra, PKS, dan PAN—telah mengabaikan hasil rekomendasi soal nama cawapres yang diusung di pilpres mendatang. 

Diketahui, dalam hasil rekomendasi ijtimak yang digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama tersebut, telah sepakat untuk mendorong nama Ustad Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo. Namun, belakangan ini keputusan justru mengarah kepada figur di luar rekomendasi. 

"Jadi yang dipilih (Prabowo) itu kan bukan ulama tapi pengusaha, Pak Sandiaga Uno, ini kan satu persoalan juga, makanya Pak Habib Rizieq minta diadakan ijtimak ulama yang kedua untuk memutuskan apakah bisa menerima apa yang diputuskan oleh Prabowo itu," kata Yusril kepada JawaPos.com, Minggu (12/8).

Menurut pandangan Yusril, Ijtimak jilid II ini hanya ada dua keputusan yang sama-sama dilematis. Di antaranya, ulama bisa saja memutuskan untuk menerima Sandiaga Uno sebagai wapres yang diusung ulama, namun bisa saja tidak akan menerima. 

"Apakah mereka akan menarik dukungan dari Prabowo karena tidak patuh kepada hasil ijtimak, atau malah Ijtimak Jilid II akan mengeluarkan keputusan baru sebagai 'qaul jadid' yakni mencabut 'qaul qadim' keputusan sebelumnya, artinya pedagang (Sandiaga) pun boleh dipilih jadi wapres, tidak perlu ulama seperti UAS dan USA. Kalau ini terjadi, maka di mana muka para ulama itu akan ditempatkan?" ungkap Yusril. 

Menurut Yusril, keputusan untuk menerima akan berimbas panjang bagi para ulama yang masuk ke dalam Ijtimak Ulama di Hotel Peninsula. Pasalnya, kata dia, paslon lainnya yakni Joko Widodo (Jokowi) justru sudah tegas menggandeng cawapres yang tak lain adalah Ketua MUI Kiai Ma'ruf Amin. 

"Anda bisa bayangkan nggak kalau ulama-ulama (pendukung Jokowi) NU ini memutuskan mendukung Kiai Ma'ruf Amin sebagai wapres? Di satu pihak kan GNPF ada sekian ratus ulama menyelenggarakan ijtimak ulama dan keputusannya kita sudah sama-sama tahu, mendukung Prabowo tapi dua ustad ulama itu kan tidak dipilih oleh Prabowo," imbuhnya. 

Karena itu, ia juga mempersoalkan sikap para kadernya yang justru terus mendesak partainya untuk mendukung pencalonan Prabowo-Sandi. Padahal, para ulama pun masih mempersoalkan keputusan Prabowo memilih Sandi.

"Mengapa ada aktivis PBB di daerah-daerah terus mendesak saya agar segera deklarasi mendukung Prabowo-Sandi. Ada apa dengan mereka ini?" tuturnya.

Tampaknya mereka terpengaruh oleh unggahan di medsos yang mengancam akan menarik dukungan kalau PBB tidak segera deklarasi untuk mendukung Prabowo-Sandi. Harusnya mereka (kader PBB) sadar sedang digiring dan dikerjain orang lain dengan opini," sambungnya. 

Atas dasar itu semua, Yusril tak mau terburu-buru untuk memutuskan nasib partainya untuk mendukung pencalonan Prabowo-Sandi. Ia pun mengaku tengah fokus membangun partainya agar dapat kembali masuk ke dalam parlemen.

"Ini jangan pula diputar balik menjadi fitnah, kalau tidak dukung mereka berarti dukung Jokowi Kiai Ma’ruf. Dari dulu saya katakan, PBB tidak mau dukung Jokowi, tetapi jangan pula itu diartikan bahwa PBB otomatis dukung Prabowo-Sandi. Kita akan ambil sikap dan keputusan final jika segalanya sudah terang, jelas, dan nyata kemanfaatannya bagi PBB, umat, bangsa, dan negara," pungkasnya. 

Di sisi lain, Yusril pun mengaku keberatan dengan sikap parpol yang terhimpun dalam 'koalisi umat' yang terus mencatut partainya telah tergabung dalam koalisi tersebut. Baginya, koalisi itu hanya sekadar fatamorgana saja. 

"Koalisi keumatan itu hanya fatamorgana yang tidak pernah ada di alam nyata. PBB tidak pernah terlibat di sana, bahkan kita komplain nama kita dibawa-bawa tanpa pernah diajak bicara. Berkali-kali sekjen dan fungsionaris DPP PBB menghubungi Gerindra dan PAN mengenai koalisi yang digagas Habib Rizieq itu, tetapi tidak ada respons sama sekali," pungkasnya.

(ce1/aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up