JawaPos Radar

Regulasi Hambat Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan

12/08/2018, 05:20 WIB | Editor: Estu Suryowati
Regulasi Hambat Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan
RAKOR. Suasana rapat koordinasi pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Penambak Garam di Hotel Kapuas Dharma Pontianak, Sabtu (11/8). (Zainudin/Rakyat Kalbar/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Penambak Garam. Pengadaan alokasi dan distribusi BBM bagi nelayan juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Dengan adanya dua payung hukum tersebut, diharapkan birokrasi di Pertamina untuk mengucurkan BBM bersubsidi untuk nelayan dan petambak tidak terlalu panjang. Tinggal melewati peraturan BPH Migas.

"Sebenarnya UU Nomor 7 sudah sangat tegas dengan nelayan ke bawah," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Minggu (12/8).

Sayangnya, masih ada 9 syarat yang harus dipenuhi dalam distribusi BBM bersubsidi untuk para nelayan . "Ini yang akan kami perjuangkan," katanya.

Akibat banyaknya aturan ini, ia akan terus mendorong kemudahan akan nelayan Kalbar dalam mencari ikan."Tentu akan terus kami kawal dan berjuang agar nelayan dimudahkan dalam mencari rejeki," ucap Daniel.

Sementara itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalbar, Bani berharap kebijakan penggunaan alat tangkap sudah clear dan bisa beroperasi. Permasalahan lain yang belum clear terkait minyak.

Dinas terkait di daerah masih mengacu pada aturan lama alat kapal 10 Gt ke atas. Tidak berlaku Permen Nomor 2. "Kami harap dinas mau merevisi, sehingga nelayan kita bisa menangkap ikan tanpa khawatir akan BBM," tuturnya.

Masalah lainnya berkaitan kebijakan pemerintah terhadap perizinan online. Sehingga kapal nelayan dapat mencari rejeki di laut lepas.

"Tentu kita berharap melalui sistem online ini cepat dan tegas sehingga sekitar 200 kapal nelayan Kalbar dapat beroperasi dan melaut dalam bulan ini," lugas Bani.

Sekretaris HNSI Kubu Raya, Usra menambahkan, sejauh ini nelayan sulit mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi. Lantaran terdapat tiga aturan. Peraturan yang paling mudah diikuti hanya peraturan BPH Migas.

"Selebihnya menyulitkan semua. Seperti Peraturan Menteri Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 13 Tahun 2017," sebutnya.

Kendati peraturan BPH Migas mudah diikuti, sayangnya Dinas Perikanan hanya memegang peraturan Menteri Perikanan Tahun 2015 dan 2017. Dimana ada 9 syarat, terutama bagi nelayan 10 Gt.

"Seperti ada surat izin nelayan, surat berlayar, surat usaha, surat kepemilikan kapal. Sementara kalau mengurus rekomendasi minyak ada syahbandar, PSDKP. Sementara nelayan tak pernah pergi ke kota," paparnya.

Alasan sulitnya nelayan memenuhi Permen Perikanan ini, salah satunya nelayan di Kalbar rata-rata tinggal di pelosok. Akibatnya sulit mengurus 9 syarat yang ditetapkan.

"Nelayan kecil minta agar mendapatkan rekomendasi minyak bisa disederhanakan. Nelayan bisa penuhi dari BPH Migas karena hanya dua syarat. Yaitu menunjukkan KTP nelayan dan surat keterangan kepala desa, bahwa benar seorang nelayan," pungkasnya.

(jpg/est/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up