JawaPos Radar

Pengunduran Diri Wagub DKI

Maju Jadi Cawapres, Dirjen Otda: Sesuai Aturan Sandi Tak Harus Mundur

11/08/2018, 11:55 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Maju Jadi Cawapres, Dirjen Otda: Sesuai Aturan Sandi Tak Harus Mundur
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendeklarasikan diri untuk maju Pilpres 2019 (Issak Ramadhan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno untuk maju menjadi Calon RI 2 dan memutuskan mundur dari jabatannya menjadi pro kontra di masyarakat. Pasalnya, Sandi baru menempati kursi Wagub DKI selama kurang lebih 11 bulan.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono menyatakan sebenarnya Sandi tidak perlu berhenti dari jabatannya jika ingin maju sebagai calon pedamping Prabowo Subianto.

"Kan ada aturannya, Pak Sandi tidak harus mundur sebenarnya dan juga kalau mau diizinkan nyalon nanti ketika di KPU sampaikan saja pernyataan saya mengundurkan diri, cukup itu," terangnya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (11/8).

Maju Jadi Cawapres, Dirjen Otda: Sesuai Aturan Sandi Tak Harus Mundur
Sandiaga Uno mundur dari Wagub DKI karena maju Pilpres 2019. (Yesika Dinta/ JawaPos.com)

Soni menjelaskan Sandi akan sah mengundurkan diri untuk berhenti dari jabatannya jika prosesnya telah sampai di DPRD yang nantinya akan mengeluarkan berita acara. Setelah dari DPRD akan ditembuskan ke Gubernur lalu ke Kemendagri yang berarti prosesnya berhenti bukan mengundurkan diri.

"Kalau sekedar pernyataan, posisinya setelah SK keluar. Soalnya perlu diketahui beda pengunduran diri dan berhenti. Pengunduran diri itu nonaktif sebenarnya sama dengan kayak cuti di luar tanggungan negara," terangnya.

Proses ini, lanjut Soni, berbeda dengan Joko Widodo saat ingin hijrah ke kursi RI 1 dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya aturannya pun diperbahui, dan keputusan Sandi untuk berhenti dari jabatannya menurutnya murni karena pilihannya.

"Sekarang Undang-Undangnya beda. Intinya kalau khusus Gubernur atau Wagub itu dalam hal mencalonkan sebagai Presiden atau Wakilnya tidak harus mengundurkan diri dalam arti tidak berhenti, tapi harus dapat ijin Presiden" tandasnya.

Tetapi Soni menyampaikan jika proses ke KPU memang diharuskan membawa surat kesanggupan pernyataan mengundurkan diri artinya jika sanggup ditetapkan sebagai Capres Cawapres. Dengan maksud, Sandi mundur hanya sebatas pernyataan saja.

Namun, faktanya Sandi telah memperpanjang proses pengunduran diri ke DPRD, itu artinya Sandi resmi berhenti sebagai Wagub DKI Jakarta. Pasalnya, Sandi pun tidak mengajukan permintaan ke Presiden melalui Mendagri untuk laporan permintaan calon.

"Berarti dia menempuh langkah pengajuan pengunduran diri dalam arti berhenti, bukan cutii," pungkasnya.

Ketentuan tersebut tercantum di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan juga Peraturan Pemerintah Pasal 29 nomor 32 tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri penyelenggara negara.

(rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up