JawaPos Radar

Soal Tuntutan Enam Kades, Pemkab Bojonegoro Tunggu Putusan Inkrah PTUN

10/08/2018, 23:57 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Soal Tuntutan Enam Kades, Pemkab Bojonegoro Tunggu Putusan Inkrah PTUN
Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Faisol Ahmadi. ()
Share this

JawaPos.com - Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyampaikan, dalam peraturan perundang-undangan ada prinsip bahwa sebuah gugatan bisa dicabut sebelum ada putusan inkrah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro Faisol Ahmadi mengatakan, hal ini juga berlaku terhadap kasus pemberhentian terhadap enam kepala desa (kades). Pasalnya, beberapa waktu lalu mereka melakukan gugatan kepada Pemkab Bojonegoro.

Dirinya mengatakan, proses pemberhentian kades dapat dicabut jika dilakukan proses mediasi maupun gugatan di PTUN. Hal itu, serupa apa yang telah dilakukan saat ini.

"Mediasi juga harus ada keseimbangan dari kedua belah pihak. Terutama kesepakatan hak dan tanggungjawab atas proses penyelesaian pemberhentian kades tersebut," kata Faisol, Jumat (10/8).

Saat ini sudah ada penetapan dari Pj Bupati tentang pemberhentian enam kepala desa. Namun dengan adanya putusan skorsing sementara dari PTUN maka enam kades bisa melanjutkan tugasnya menjalankan roda pemerintahan desa.

"Sebelum ada keputusan inkrah dari PTUN, para kades bisa kerja seperti semula. Kita masih menunggu keputusan pengadilan, tunggu saja nanti, apakah keenam kades dihentikan atau terus bekerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberhentikan enam kepala desa secara tidak terhormat. Pasalnya, mereka tidak melaksanakan pelantikan terhadap perangkat desa yang telah lulus tes beberapa bulan lalu.

(yud/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up